Pengamat Minta DKI Kaji Matang Operasional Bus Transjabodetabek
Pengamat Minta DKI Kaji Matang Operasional Bus Transjabodetabek
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengkaji secara detail operasional bus hibah yang dapat dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Baik rute yang dibutuhkan, tarif yang diberlakukan, dan tentunya pemberian subsidi.
Hal itu disampaikan oleh pengamat transportasi dari Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto. Kata dia, jangan sampai pristiwa sepinya penumpang bus hibah Transjabodetabek yang dikelola PPD terulang kembali.
"Sesuatu yang sepi itu karena kurangnya perencanaan, kajianya kurang matang. Pemprov perlu mengkaji bagaimana analisis kebutuhan perjalanannya, kebutuhan penumpang harus disesuaikan. Kalau suplai dan demandnya tidak berimbang, pasti ada kesalahan kajian," katanya saat dihubungi, Kamis 26 NOvember 2015.
Leksmono menjelaskan, salah satu yang utama dalam meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi massal adalah perhitungan biaya. Sebab, lanjut dia, dalam bermobilitas, masyarakat tentunya berfikir masalah biaya.
"Orang itu kalau berpergian tentunya berfikir biaya pengeluaran. Mereka lebih hemat naik apa untuk mencapai tujuannya. Jadi Pemprov DKI harus menyesuaikannya. Kalau memang mahal, pelayananya harus seimbang," pungkasnya.
PILIHAN:
Ahok: Lulung Itu Cocok Jadi Kabareskrim
Hal itu disampaikan oleh pengamat transportasi dari Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto. Kata dia, jangan sampai pristiwa sepinya penumpang bus hibah Transjabodetabek yang dikelola PPD terulang kembali.
"Sesuatu yang sepi itu karena kurangnya perencanaan, kajianya kurang matang. Pemprov perlu mengkaji bagaimana analisis kebutuhan perjalanannya, kebutuhan penumpang harus disesuaikan. Kalau suplai dan demandnya tidak berimbang, pasti ada kesalahan kajian," katanya saat dihubungi, Kamis 26 NOvember 2015.
Leksmono menjelaskan, salah satu yang utama dalam meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi massal adalah perhitungan biaya. Sebab, lanjut dia, dalam bermobilitas, masyarakat tentunya berfikir masalah biaya.
"Orang itu kalau berpergian tentunya berfikir biaya pengeluaran. Mereka lebih hemat naik apa untuk mencapai tujuannya. Jadi Pemprov DKI harus menyesuaikannya. Kalau memang mahal, pelayananya harus seimbang," pungkasnya.
PILIHAN:
Ahok: Lulung Itu Cocok Jadi Kabareskrim
(mhd)
Explore More