Belum Sejahtera, Puluhan Warga Papua Datangi DPR RI
Belum Sejahtera, Puluhan Warga Papua Datangi DPR RI
A
A
A
JAKARTA - Puluhan warga Papua yang tergabung dalam koalisi Rakyat Papua Bersatu melakukan unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka meminta agar perizinan PT Freeport dikembalikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Papua (Desentralisasi kewenangan SDA).
"Kami dari koalisi Papua Barat datang ke sini ingin menyampaikan aspirasi (kepada) yang berada di dalam gedung DPR RI. DPR RI merupakan wakil rakyat, kami mohom sampaikan aspirasi kami, sebagai Warga Negara," kata Kembu Wabimbo, salah seorang pendemo di lokasi aksi, Senin (26/10/2015).
Kemudian, Kembu meminta, 10,64% saham di PT Freeport itu diberikan kepada rakyat Papua. Hal itu untuk kesejahteraan rakyat Papua. "Kami warga Papua belum merasakan kesehjateraan," tandasnya.
Dia menambahkan, rakyat Papua selama ini tertindas oleh sejumlah aparat yang bertugas di Papua.
"Pak Polisi izinkan kami menyampaikan aspirasi kami. Negara Amerika merupakan negara kapitalis kami menolak campur tangan dalam masalah PT Freeport di dalam negara ini," katanya.
Dalam aksinya mereka menyayangkan negara yang berazas demokrasi menjadi kapitalis. Mereka mengekspresikan melalui yel- yel dari mobil pengeras suara.
"Negara ini negara demokrasi. Karena itu kami masyarakat Papua datang ke gedung wakil Rakyat ini, tolong kepada wakil rakyat agar kontraknya (PT Freeport) dihentikan," pintanya.
PILIHAN:
Ahok Tak Terima Dianggap Lecehkan TNI
"Kami dari koalisi Papua Barat datang ke sini ingin menyampaikan aspirasi (kepada) yang berada di dalam gedung DPR RI. DPR RI merupakan wakil rakyat, kami mohom sampaikan aspirasi kami, sebagai Warga Negara," kata Kembu Wabimbo, salah seorang pendemo di lokasi aksi, Senin (26/10/2015).
Kemudian, Kembu meminta, 10,64% saham di PT Freeport itu diberikan kepada rakyat Papua. Hal itu untuk kesejahteraan rakyat Papua. "Kami warga Papua belum merasakan kesehjateraan," tandasnya.
Dia menambahkan, rakyat Papua selama ini tertindas oleh sejumlah aparat yang bertugas di Papua.
"Pak Polisi izinkan kami menyampaikan aspirasi kami. Negara Amerika merupakan negara kapitalis kami menolak campur tangan dalam masalah PT Freeport di dalam negara ini," katanya.
Dalam aksinya mereka menyayangkan negara yang berazas demokrasi menjadi kapitalis. Mereka mengekspresikan melalui yel- yel dari mobil pengeras suara.
"Negara ini negara demokrasi. Karena itu kami masyarakat Papua datang ke gedung wakil Rakyat ini, tolong kepada wakil rakyat agar kontraknya (PT Freeport) dihentikan," pintanya.
PILIHAN:
Ahok Tak Terima Dianggap Lecehkan TNI
(mhd)
Explore More