Dinkes DKI Akan Cek Izin 4 Gudang Kosmetik di Asemka
Dinkes DKI Akan Cek Izin 4 Gudang Kosmetik di Asemka
A
A
A
JAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta akan mengecek empat gudang kosmetik di kawasan Asemka, Tambora, Jakarta Barat yang diduga ilegal. Karena, apabila terbukti ilegal maka gudang tersebut akan diberikan sanksi tegas.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Kusmedi mengatakan, apabila gudang itu memiliki izin, maka Dinkes akan mencabutnya. Karena, merugikan konsumen.
"Memang izinya itu lewat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), tapi kami di sini punya hak untuk merekomendasi izin tersebut (dicabut)," kata Kusmedi di Jakarta, Jumat 23 Oktober 2015.
Rencananya pascapengrebekan ini, Kusmedi juga akan mempelajari hasil temuan BPOM, sembari menunggu keluhan masyarakat terkait kosmetik itu. Bila nantinya ada unsur pidana, dia berjanji akan melimpahkan kasus ini ke ranah hukum.
Sementara itu, Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menjelaskan, ada beberapa poin penting peredaran kosmetik ilegal itu terus berkembang di dunia bisnis.
Pertama, karena kurangnya reguler inspection (pengawasan rutin) dari pemerintah. Kedua, kurangnya payung hukum terhadap peredaran produk kosmetik ini menjadikan pintu masuk bisnis ilegal itu terbuka lebar sampai ke pasar ekonomi kelas bawah sekalipun.
Dia menjelaskan, sejauh ini batasan aturan peredaran kosmetik ini hanya memerlukan notifikasi dari BPOM. Berbeda dengan produk obat dan makanan yang harus melewati proses uji laboratorium untuk mendapat nomor registrasi laik jual.
"Kalau sifatnya hanya pemberitahuan saja itu jelas membuka peluang bisnis ilegal itu terus ada. Harusnya kontrol pengawasan itu diperketat lagi," kata dia. (Baca: Gerebek Gudang di Asemka, BPOM Amankan Kosmetik Miliaran Rupiah)
Karena itu, lanjutnya, penekanan terhadap tindakan tegas dari pengawasan itu sejauh ini hanya sebatas penyitaan. Tanpa menyeret para pengusaha yang bergerak di bidang itu ke ranah hukum.
Sementara, aspek nilai harga pasaran yang cukup murah itu mendorong konsumen yang berada di level ekonomi rendah cenderung memilih produk tanpa brand (tidak ber-merk) tapi berkualitas.
"Padahal sejauh ini konsumen sendiri tidak mengetahui apakah bahan kimia yang digunakan itu berbahaya atau tidak. Tapi mereka akan sensitif mencari dan menggunakan, karena harga kosmetik ilegal di pasaran yang jauh lebih murah. Produk-produk ilegal itu biasanya diimpor dari negara tetangga," tuturnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Kusmedi mengatakan, apabila gudang itu memiliki izin, maka Dinkes akan mencabutnya. Karena, merugikan konsumen.
"Memang izinya itu lewat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), tapi kami di sini punya hak untuk merekomendasi izin tersebut (dicabut)," kata Kusmedi di Jakarta, Jumat 23 Oktober 2015.
Rencananya pascapengrebekan ini, Kusmedi juga akan mempelajari hasil temuan BPOM, sembari menunggu keluhan masyarakat terkait kosmetik itu. Bila nantinya ada unsur pidana, dia berjanji akan melimpahkan kasus ini ke ranah hukum.
Sementara itu, Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menjelaskan, ada beberapa poin penting peredaran kosmetik ilegal itu terus berkembang di dunia bisnis.
Pertama, karena kurangnya reguler inspection (pengawasan rutin) dari pemerintah. Kedua, kurangnya payung hukum terhadap peredaran produk kosmetik ini menjadikan pintu masuk bisnis ilegal itu terbuka lebar sampai ke pasar ekonomi kelas bawah sekalipun.
Dia menjelaskan, sejauh ini batasan aturan peredaran kosmetik ini hanya memerlukan notifikasi dari BPOM. Berbeda dengan produk obat dan makanan yang harus melewati proses uji laboratorium untuk mendapat nomor registrasi laik jual.
"Kalau sifatnya hanya pemberitahuan saja itu jelas membuka peluang bisnis ilegal itu terus ada. Harusnya kontrol pengawasan itu diperketat lagi," kata dia. (Baca: Gerebek Gudang di Asemka, BPOM Amankan Kosmetik Miliaran Rupiah)
Karena itu, lanjutnya, penekanan terhadap tindakan tegas dari pengawasan itu sejauh ini hanya sebatas penyitaan. Tanpa menyeret para pengusaha yang bergerak di bidang itu ke ranah hukum.
Sementara, aspek nilai harga pasaran yang cukup murah itu mendorong konsumen yang berada di level ekonomi rendah cenderung memilih produk tanpa brand (tidak ber-merk) tapi berkualitas.
"Padahal sejauh ini konsumen sendiri tidak mengetahui apakah bahan kimia yang digunakan itu berbahaya atau tidak. Tapi mereka akan sensitif mencari dan menggunakan, karena harga kosmetik ilegal di pasaran yang jauh lebih murah. Produk-produk ilegal itu biasanya diimpor dari negara tetangga," tuturnya.
(mhd)
Explore More