Soal Kampung Pulo, Sekda: Tidak Ada Negosiasi Lagi
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta bakal terus melakukan pembongkaran terhadap rumah di Kampung Pulo, Jatinegara Jakarta Timur. Pasalnya, sosialisasi sudah dilakukan lebih dari setahun dan seluruh warga sudah mendapat rumah susun.
Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan negosiasi lagi dengan warga Kampung Pulo yang saat ini tidak mau pindah. (Baca: Alat Berat Dibakar, Ahok Tantang warga Kampung Pulo)
"Totalnya ada 927 KK, kami menyiapkan 1.000 pintu di rusunawa ini sudah lebih," katanya kepada wartawan, Kamis (20/8/2015). Sampai saat ini sudahada 400 KK yaang sudaha mendaftar dan 200 kk sudah menerima kunci.
Dengana adanya kericuhan ini, pihaknya sudah tidak akan melakukan toleransi kembali sehingga mereka yang masih tinggal di lokasi tersebut bisa segera dipindahkan. (Baca juga: Warga Kampung Pulo Mengamuk, Alat Berat Dibakar)
"Jadi ini bukan sembarang gusur, kami sudah siapkan lokasi tempat tinggal dengan fasilitas yang cukup memadai," tegasnya. Mereka yang tidak maau pindah menuntut ganti rugi, padahal yang mereka tempati adalaah tanah negara.
Dia menjelaskan, penertiban yang dilakukan untuk penanganan normalisasi sungai. "Ini adalah penanganan normaliasai sungai untuk penanganan banjir," tegasnya.
PILIHAN:
Jatuh dari Lift, Karyawan Donat di Kalimalang Tewas
Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan negosiasi lagi dengan warga Kampung Pulo yang saat ini tidak mau pindah. (Baca: Alat Berat Dibakar, Ahok Tantang warga Kampung Pulo)
"Totalnya ada 927 KK, kami menyiapkan 1.000 pintu di rusunawa ini sudah lebih," katanya kepada wartawan, Kamis (20/8/2015). Sampai saat ini sudahada 400 KK yaang sudaha mendaftar dan 200 kk sudah menerima kunci.
Dengana adanya kericuhan ini, pihaknya sudah tidak akan melakukan toleransi kembali sehingga mereka yang masih tinggal di lokasi tersebut bisa segera dipindahkan. (Baca juga: Warga Kampung Pulo Mengamuk, Alat Berat Dibakar)
"Jadi ini bukan sembarang gusur, kami sudah siapkan lokasi tempat tinggal dengan fasilitas yang cukup memadai," tegasnya. Mereka yang tidak maau pindah menuntut ganti rugi, padahal yang mereka tempati adalaah tanah negara.
Dia menjelaskan, penertiban yang dilakukan untuk penanganan normalisasi sungai. "Ini adalah penanganan normaliasai sungai untuk penanganan banjir," tegasnya.
PILIHAN:
Jatuh dari Lift, Karyawan Donat di Kalimalang Tewas
(ysw)