alexametrics
  • Komputerisasi, penerimaan CPNS DKI sulit diintervensi

    Komputerisasi, penerimaan CPNS DKI sulit diintervensi

    Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, nampaknya akan sulit untuk dibobol oleh calo. Pasalnya, penerimaan CPNS kali ini menggunakan sistem komputerisasi.

  • Ribuan guru akan pensiun

    Ribuan guru akan pensiun

    Sebanyak 4.015 Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tenaga pengajar akan pensiun. Maka itu, butuh tenaga pendidikan yang sudah berpengalaman dibidang itu.

  • BKD DKI: Iklan mahal kita tidak mampu

    BKD DKI: Iklan mahal kita tidak mampu

    Kita sedang memilih media koran, baru kita ke website. Kita pilih media yang kita kuat (bayarnya), kalau sudah (ada) tinggal diumumkan saja.

  • Ini formasi CPNS DKI Jakarta

    Ini formasi CPNS DKI Jakarta

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) akhirnya menyetujui formasi untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

  • BKD DKI: Penerimaan CPNS tinggal tunggu pengumuman

    BKD DKI: Penerimaan CPNS tinggal tunggu pengumuman

    Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta membantah, jika penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI ditunda. Pasalnya, hal itu hanya tinggal menungggu pengumuman saja.

  • Ini persyaratan pendaftaran CPNS DKI

    Ini persyaratan pendaftaran CPNS DKI

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, I Made Karmayoga menjelaskan sejumlah persyaratan umum bagi masyarakat yang ingin mendaftar dalam proses penyeleksian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) DKI periode 2013.

  • Pendaftaraan online CPNS DKI dibuka besok

    Pendaftaraan online CPNS DKI dibuka besok

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara online yang seharusnya dibuka hari ini. Kemungkinan, pendaftaraan online baru bisa dilakukan besok setelah sudah mendapat ketetapan formasi CPNS DKI.

  • Usia 56 tahun, pejabat DKI akan dipensiunkan

    Usia 56 tahun, pejabat DKI akan dipensiunkan

    Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta akan melakukan penilaian berkala terhadap pejabat eselon II dan III, menyusul adanya sejumlah pejabat eselon II yang memasuki masa pensiun pada tahun ini.

  • Jokowi ngaku belum paham kritikan Ombudsman

    Jokowi ngaku belum paham kritikan Ombudsman

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum paham soal laporan dari Ombudsman, yang merilis buruknya pelayaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mencapai 14,53 persen.

  • Didesak lengser, Kadishub masuk bursa Sekda

    Didesak lengser, Kadishub masuk bursa Sekda

    Setelah Fajar Panjaitan mengundurkan diri sebagai Sekretarsi Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, hingga kini jabatan tersebut kosong. Kini ada enam kandidat yang bakal mengisi kekosongan tersebut, salahsatunya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono yang kemarin di desak mundur oleh sopir Metro Mini.

  • Goda investor, Jokowi janji benahi pelayanan perizinan

    Goda investor, Jokowi janji benahi pelayanan perizinan

    Saat mengunjungi bursa lowongan kerja di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan membenahi masalah pelayanan perizinan yang masih semrawut. Langkah ini untuk menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Jakarta supaya bisa menyerap pengangguran.

  • Jokowi ngebet, September jalan Soekarno-Hatta diresmikan

    Jokowi ngebet, September jalan Soekarno-Hatta diresmikan

    Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi bersama dengan Ketua Delegasi Panitia 17, Jimly Asshidiqie temui Pimpinan MPR RI untuk membahas nama jalan Soekarno-Hatta pengganti Jalan Medan Merdeka Utara dan Medan Merdeka Selatan.

  • Basuki akui masih ada pungli di kantor pemerintahan

    Basuki akui masih ada pungli di kantor pemerintahan

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, akan mengevaluasi pejabat eselon II dengan tolak ukur kinerja lurah dan camat. Pasalnya, berdasarkan pengaduan masyarakat, di kantor kelurahan dan kecamatan masih terdapat banyak pungutan, sedangkan pelayanan tidak optimal.

VIDEO
PHOTO
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak