Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Diduga Intervensi Perekrutan PJLP, Anggota DPRD DKI Ini Dilaporkan ke BK
loading...
Seorang anggota DPRD DKI Jakarta berinisial MI dilaporkan ke Badan Kehormatan terkait dugaan intervensi perekrutan PJLP di Kabupaten Kepulauan Seribu. Foto: Ilustrasi/MPI/Dok
A
A
A
JAKARTA - Seorang anggota DPRD DKI Jakarta berinisial MI dilaporkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepulauan Seribu ke Badan Kehormatan (BK) DPRD. Pelaporan terkait dugaan intervensi perekrutan Penyedia Lasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Kabupaten Kepulauan Seribu.
"Kami dari LBH Pulau Seribu melaporkan anggota DPRD dari Fraksi NasDem yang diduga melakukan intervensi terhadap rekrutmen PJLP di wilayah Kepulauan Seribu," ujar Iman, Selasa (20/12/2022).
Iman menjelaskan, perekrutan PJLP yang diduga diintervensi MI terjadi di Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD) Perhubungan Kali Adem.
Atas tindakannya ini MI diduga melanggar kode etik Anggota DPRD DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2006.
Pihaknya telah menyerahkan dokumen berisikan dasar pengaduan terhadap MI. "Dokumen yang diserahkan diterima bagian Sekretariat Badan Kehormatan (DPRD DKI Jakarta)," sebut Iman.
Imam menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya BK akan menggelar rapat terkait laporan terhadap MI. Nantinya hasil rapat diskusi akan disampaikan kembali, namun belum diketahui kapan hasilnya keluar.
"Tiga hari ke depan ada rapat Badan Kehormatan. Jadi, surat (laporan) yang masuk ke Badan Kehormatan akan diduskusikan. Nanti (hasil diskusi) dikasih tahu, tapi belum tahu kapan," tuturnya.
"Kami dari LBH Pulau Seribu melaporkan anggota DPRD dari Fraksi NasDem yang diduga melakukan intervensi terhadap rekrutmen PJLP di wilayah Kepulauan Seribu," ujar Iman, Selasa (20/12/2022).
Iman menjelaskan, perekrutan PJLP yang diduga diintervensi MI terjadi di Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah (UPPD) Perhubungan Kali Adem.
Atas tindakannya ini MI diduga melanggar kode etik Anggota DPRD DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2006.
Pihaknya telah menyerahkan dokumen berisikan dasar pengaduan terhadap MI. "Dokumen yang diserahkan diterima bagian Sekretariat Badan Kehormatan (DPRD DKI Jakarta)," sebut Iman.
Imam menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya BK akan menggelar rapat terkait laporan terhadap MI. Nantinya hasil rapat diskusi akan disampaikan kembali, namun belum diketahui kapan hasilnya keluar.
"Tiga hari ke depan ada rapat Badan Kehormatan. Jadi, surat (laporan) yang masuk ke Badan Kehormatan akan diduskusikan. Nanti (hasil diskusi) dikasih tahu, tapi belum tahu kapan," tuturnya.
(thm)
Explore More