Anggota DPRD DKI Nilai Harga Sewa Kampung Susun Bayam Terlalu Memberatkan

Selasa, 29 November 2022 - 09:55 WIB
loading...
Anggota DPRD DKI Nilai Harga Sewa Kampung Susun Bayam Terlalu Memberatkan
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth mengaku terkejut mendengar harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) per-bulannya mencapai Rp1,5 juta. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti harga sewa unit Kampung Susun Bayam (KSB) yang mencapai Rp1,5 juta per bulan. Harga sewa sebesar itu dinilai sangat memberatkan masyarakat sekitar.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth mengaku terkejut mendengar harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) per-bulannya mencapai Rp1,5 juta. Ia menganggap nilai tersebut sungguh tidak berpihak terhadap rakyat kecil.

”Harga sewa KSB yang ditawarkan PT Jakpro sangat tidak berprikemanusiaan serta sangat menyakiti hati warga Kampung Bayam yang sudah merelakan rumahnya digusur untuk pembangunan Jakarta International Stadion (JIS),” ujar Kenneth, Selasa (29/11/2022).

Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menegaskan, hingga saat ini ratusan warga korban penggusuran imbas proyek JIS masih telantar. Padahal Pemprov DKI saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sudah menjanjikan Kampung Susun Bayam untuk warga terdampak proyek JIS.

"Mereka berharap mendapatkan kehidupan layak yang sudah dijanjikan oleh Anies, namun kenyataannya berbeda," ketus anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.Baca juga: Banjir Jakarta, Anggota DPRD DKI Kenneth Sorot Fungsi Sumur Resapan

Menurut Kent, Pemprov DKI Jakarta lewat PT Jakpro tidak melakukan musyawarah yang berkeadilan terkait kesanggupan warga Kampung Bayam untuk menyewa harga KSB yang mencapai Rp1,5 juta.

Hal itu sangat tidak cocok jika diterapkan bagi warga yang kurang mampu, terutama bagi warga yang pendapatannya masih di bawah upah minimum provinsi.

"Masalahnya mayoritas warga Kampung Bayam itu rata-rata tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan penghasilan yang didapat masih di bawah rata rata UMP," ucapnya.

"Atas alasan tersebutlah yang sangat memberatkan mereka. Nominal yang ditawarkan PT Jakpro tidak sepadan dengan pendapatan mereka per bulannya. Belum lagi untuk membayar biaya pemeliharaan bulanan," lanjut Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna ) PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.

Saat ini PT Jakpro sudah mengalihkan pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB) ke Pemprov DKI. Hal ini berdasarkan kesepakatan Pemprov DKI dan aparatur kewilayahan Jakarta Utara.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2283 seconds (10.177#12.26)