Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Gelar Aksi Damai, Karyawan RS Haji Desak Pengelolaan Dikembalikan ke Pemprov DKI
loading...
Ratusan karyawan RS Haji menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Foto: MPI/Muhammad Farhan
A
A
A
JAKARTA - Ratusan karyawan RS Haji menggelar aksi damai di depan Kantor Kementerian Agama , Jalan Lapangan Banteng Barat, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.Ratusan karyawan yang terdiri dari tenaga kesehatan, administrasi dan paramedis tersebut, tergabung dalam Forum Save RS Haji.
Para pendemo menuntut pengembalian hak pengelolaan RS Haji dari UIN Syarif Hidayatullah kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Gerakan ini terbentuk karena keprihatinan karyawan menyikapi kondisi penyelesaian status badan hukum RS Haji Jakarta yang berlarut-larut belum selesai sampai dengan saat ini. Yang berdampak terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi terganggu dengan ketidaktersediaan obat-obatan dan keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum terpenuhinya hak-hak normatif pensiunan/ahli waris dan karyawan RS Haji Jakarta," terang Ketua Forum Save RS Haji Indi Irawan dalam keterangannya, Kamis (27/10/2022).
![Gelar Aksi Damai, Karyawan RS Haji Desak Pengelolaan Dikembalikan ke Pemprov DKI]()
Indi menjelaskan RS. Haji Jakarta mengalami kemunduran semenjak dibawah kepemilikan Kementerian Agama dengan saham mayoritas sebesar 93% (51% saham hibah dari Pemprov DKI Jakarta). Terlebih, ia menuturkan, saat ini Kementerian Agama menyerahkan pengelolaan RS Haji Jakarta kepada UIN Syarief HIdayatullah Jakarta.
"Oleh karena itu, Forum Save RS Haji Jakarta mendesak Bapak Menteri Agama, jika UIN Syarief Hidayatullah Jakarta tidak mampu mengelola RS Haji Jakarta agar dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan karyawan bisa bekerja dengan tenang terpenuhi hak normatifnya," kata Indi.
Untuk diketahui, Forum Save RS Haji Jakarta sudah melakukan berbagai upaya di antaranya bersurat kepada Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 30 Juni 2022 perihal Permohonan Penyelesaian Status Badan Hukum PT RS Haji Jakarta. Surat tersebut pun sudah mendapat respons dari Bapak Presiden melalui Kemsesneg disposisi ditujukan kepada Rektor UIN Syarief Hidayatullah dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
Berdasarkan disposisi tersebut, Forum Save RS Haji Jakarta mengajukan surat permohonan audiensi kepada Rektor UIN Syarief Hidayatullah Amany Lubis, selaku pengelola RS Haji Jakarta dan Menteri Agama. Namun, hingga aksi ini dilakukan belum ada jawaban.
Para pendemo menuntut pengembalian hak pengelolaan RS Haji dari UIN Syarif Hidayatullah kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Gerakan ini terbentuk karena keprihatinan karyawan menyikapi kondisi penyelesaian status badan hukum RS Haji Jakarta yang berlarut-larut belum selesai sampai dengan saat ini. Yang berdampak terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi terganggu dengan ketidaktersediaan obat-obatan dan keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum terpenuhinya hak-hak normatif pensiunan/ahli waris dan karyawan RS Haji Jakarta," terang Ketua Forum Save RS Haji Indi Irawan dalam keterangannya, Kamis (27/10/2022).
Indi menjelaskan RS. Haji Jakarta mengalami kemunduran semenjak dibawah kepemilikan Kementerian Agama dengan saham mayoritas sebesar 93% (51% saham hibah dari Pemprov DKI Jakarta). Terlebih, ia menuturkan, saat ini Kementerian Agama menyerahkan pengelolaan RS Haji Jakarta kepada UIN Syarief HIdayatullah Jakarta.
"Oleh karena itu, Forum Save RS Haji Jakarta mendesak Bapak Menteri Agama, jika UIN Syarief Hidayatullah Jakarta tidak mampu mengelola RS Haji Jakarta agar dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan karyawan bisa bekerja dengan tenang terpenuhi hak normatifnya," kata Indi.
Untuk diketahui, Forum Save RS Haji Jakarta sudah melakukan berbagai upaya di antaranya bersurat kepada Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 30 Juni 2022 perihal Permohonan Penyelesaian Status Badan Hukum PT RS Haji Jakarta. Surat tersebut pun sudah mendapat respons dari Bapak Presiden melalui Kemsesneg disposisi ditujukan kepada Rektor UIN Syarief Hidayatullah dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
Berdasarkan disposisi tersebut, Forum Save RS Haji Jakarta mengajukan surat permohonan audiensi kepada Rektor UIN Syarief Hidayatullah Amany Lubis, selaku pengelola RS Haji Jakarta dan Menteri Agama. Namun, hingga aksi ini dilakukan belum ada jawaban.
(mhd)
Explore More