Anggota DPRD DKI Berharap Pj Gubernur Heru Budi Bisa Langsung Tancap Gas

Kent melihat sulitnya akses air bersih di Jakarta yang dapat ditemui pada pinggiran-pinggiran kota, wilayah padat penduduk, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat tidak mampu di Jakarta, akibat swastanisasi air.

"Kualitas air di DKI Jakarta yang kian hari kian memburuk, pasokan air yang kerap terhambat akibat kecilnya daya jangkau air, mutu/kualitas air yang buruk, dan memburuknya kualitas air, tentu saja akan berakibat pada air yang tidak layak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat," tandasnya.

"Selain itu, masih tingginya penggunaan air tanah di Jakarta menjadi salah satu bukti bahwa kurangnya sosialisasi akan efek dari penggunaan air tanah terutama masalah penurunan permukaan tanah," sambung Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

Lalu, terkait soal naturalisai sungai sebagai solusi penanganan banjir. Kent menilai program naturalisasi Sungai Ciliwung yang digadang-gadangnya sebagai salah satu solusi mengatasi banjir, selama ini belum maksimal.

"Anies baru merampungkan naturalisasi Kanal Banjir Barat segmen Shangri La-Karet, Jakarta Pusat, dengan lebar 8 meter. Bantaran sungai yang sudah dirapikan, dibeton. Dan kegiatan pembetonan sungai ini tidak sejalan dengan konsep naturalisasi sungai yang dimaksud oleh Anies saat baru dilantik menjadi Gubernur DKI," ketus Kent.

Soal penanganan sampah di DKI Jakarta, menurutnya, pengelolaan sampah Jakarta masih sepenuhnya mengandalkan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang untuk kurang lebih 8.000 ton sampah per hari.

"Anies belum selesai membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) sebagai upaya menyelesaikan masalah sampah di DKI Jakarta. Karena sampah di TPST Bantargebang sudah nyaris melebihi kapasitas. Hal ini disebabkan pemprosesan sampah masih didominasi menggunakan cara open dumping dan landfill," tuturnya.