DKI dinilai salah menerjemahkan Permendiknas

Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai salah menterjemahkan Peraturan Menterian Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 29 tahun 2010. Karena, sebagai kepsek itu harus membutuhkan persiapan.

"DKI salah menerjemahkan Permendiknas itu. Karena, kalau ingin jadi kepsek yah harus melalui sejumlah prosedur. Tidak bisa begitu saja langsung terpilih dan praktik," kata mantan Direktur Pendidikan Tenaga Kependidikan (PTK) Kemendikbud Surya Dharma saat dihubungi Sindonews, Jumat 21 Maret 2014.

Dia khawatir, hal tersebut akan membuat pendidikan di DKI Jakarta tidak terarah. Karena, tidak memiliki fondasi yang kuat soal tujuan pendidikan. "Orang yang lolos dalam lelang jabatan kepsek itu juga diragukan. Karena, tidak sesuai prosedur, tidak punya kesiapan," kata dia.

Sebelumnya diberitakan Sindonews, Dewan Pendidikan DKI Jakarta meminta agar Gubernur Joko Widodo menunda pelantikan kepala sekolah hasil lelang jabatan. Pasalnya prosedur pelelangannya sendiri melanggar aturan.

Ketua Dewan Pendidikan DKI Jakarta Margani Mustar mengatakan, proses lelangnya juga tidak mengindahkan prosedur pengangkatan kepala sekolah yang sudah ada. Bahkan pihaknya sudah mengirim pesan pendek langsung ke gubernur supaya pelantikannya ditunda sebelum persoalannya dibenahi.

"Kami sudah kirim SMS ke Pak Jokowi untuk ditunda pelantikannya besok sebelum prosedurnya dibenahi," katanya usai acara focus group discusion (FGD) Lelang Jabatan Kepala Sekolah di Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan, Jakarta, Kamis 20 Maret 2014.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai salah menterjemahkan Peraturan Menterian Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 29 tahun 2010. Karena, sebagai kepsek itu harus membutuhkan persiapan.

Baca:
Lelang jabatan kepsek, Jokowi langgar aturan