Dibangun di Bantaran Sungai, Pabrik Plafon di Pakuhaji Kembali Disoal

JAKARTA - Pabrik plafon di Pakuhaji, Kabupaten Tangerang kembali disoal. Selain menimbulkan polusi debu yang mencemari lingkungan warga sekitar juga diduga beroperasi secara ilegal alias tak mengantongi izin.

Ketua Umum Giat Peduli Lingkungan Indonesia (GPLI) Ayi Abdulah menilai pabrik itu juga melanggar aturan lain yakni berdiri di atas bantaran (sempadan) sungai Cisadane. “Dalam PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, khususnya Pasal 17 sudah diatur dengan jelas,” tegas Ayi, Kamis (10/2/2022).
Baca juga: Diduga Ilegal, Pabrik Plafon di Pakuhaji Terus Beroperasi

Menurutnya, untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai, bangunan yang berdiri di atasnya secara bertahap harus ditertibkan. “Dalam pasal tersebut yang tidak perlu ditertibkan adalah bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi,” jelasnya.

Artinya, pabrik plafon harus segera ditertibkan karena berdiri di sempadan sungai. Dia yakin pabrik itu tak memiliki izin. “Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas. Sebab itu bukan unsur kelalaian melainkan ada unsur kesengajaan. Itu sudah pidana,” ujarnya.

Penegakan hukum terpadu dengan melibatkan Penyidik Lingkungan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) hingga aparat kepolisian harus dilakukan. “Tidak cukup Satpol PP saja, karena pelanggaran yang dilakukan sudah banyak. Tidak perlu tunggu November, masak pemerintah ikuti keinginan pengusaha,” kata Ayi.

Terkait polusi debu yang dikeluhkan warga karena menimbulkan berbagai macam penyakit, pabrik plafon Pakuhaji itu sudah bisa diperkarakan. “Masyarakat memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat seperti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yakni setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,” ungkapnya.
Baca juga: Warga Pakuhaji Keluhkan Polusi Debu Pabrik Plafon

“Pabrik tersebut juga bisa dijerat Pasal 65 UU 32 No 2009 bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, ini kan prosesnya sudah lama, nggak bisa dikasih waktu. Jadi harus segera ditutup,” tandasnya.