Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Dinilai Buang-buang Waktu, 7 Fraksi Tolak Interpelasi Terhadap Anies yang Digulirkan PDIP-PSI
loading...
Sebanyak tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digulirkan PDIP dan PSI. Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digulirkan PDIP dan PSI. Sebab, interpelasi tersebut dinilai tidak ada manfaatnya untuk warga Ibu Kota.
Usulan hak interpelasi ini hanya ditandatangani 33 anggota dewan yang berasal dari 25 anggota PDIP dan dan 8 anggota Fraksi PSI DPRD DKI. Sedangkan, tujuh fraksi yang menolak di antaranya, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.
Artinya, 73 anggota dewan di Kebon Sirih mementahkan usulan PDIP dan PSI. Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Desi, menilai hak interpelasi yang digulirkan PDIP dan PSI tidak perlu dikuti. "Kami Fraksi Demokrat DPRD DKI tak mengikuti interpelasi yang sedang ramai. Iya tidak perlu," kata Desi di Jakarta, Jumat (27/8/2021).
Menurut dia, DPRD sebaiknya fokus terhadap permasalahan pandemi Covid-19. Sebab, lanjut Desi, pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait. "Bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI," bebernya.
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz menuturkan, masih banyak cara untuk menggali penjelasan tentang rencana Formula E dari Pemprov DKI tanpa harus menggunakan hak interpelasi. Sebab interpelasi, merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah, dan hasil dari interpelasi itu memiliki konsekuensi hukum.
"Ini (interpelasi) kan cara force, yah memaksa bahwa ini harus memberikan," tuturnya. Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rani Mauliani memastikan, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta tidak akan mengikuti langkah itu.
Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu, mekanisme penggunaan hak interpelasi masih jauh untuk dilalui. Setelah masuk ke meja pimpinan, harus musyawarahkan terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI untuk mengagendakan hak interpelasi.
"Kemarin agenda Rapimgab tiba-tiba dibatalkan dengan tanpa alasan. Agenda yang dibatalkan ini bisa berpengaruh pada agenda-agenda lainnya. Tapi, kami tetap hormati sikap teman-teman PSI dan PDIP. Namun, Gerindra tidak ikut soal interpelasi ini," tegasnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco menegaskan, pihaknya menolak interpelasi terhadap Anies terkait Formula E. "Kami nolak. Buang-buang waktu dan politis," Basri Baco.
"Rakyat perlu perbaikan ekonomi, rakyat Jakarta perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interplasi," tegas Basri Baco. Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas menegaskan, usulan interpelasi terhadap Anies yang digulirkan PDIP dan PSI dianggap tak rasional.
Usulan hak interpelasi ini hanya ditandatangani 33 anggota dewan yang berasal dari 25 anggota PDIP dan dan 8 anggota Fraksi PSI DPRD DKI. Sedangkan, tujuh fraksi yang menolak di antaranya, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.
Artinya, 73 anggota dewan di Kebon Sirih mementahkan usulan PDIP dan PSI. Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Desi, menilai hak interpelasi yang digulirkan PDIP dan PSI tidak perlu dikuti. "Kami Fraksi Demokrat DPRD DKI tak mengikuti interpelasi yang sedang ramai. Iya tidak perlu," kata Desi di Jakarta, Jumat (27/8/2021).
Menurut dia, DPRD sebaiknya fokus terhadap permasalahan pandemi Covid-19. Sebab, lanjut Desi, pertanyaan terkait balap Formula E bisa dilakukan dalam pembahasan di komisi-komisi terkait. "Bisa pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI," bebernya.
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Abdul Aziz menuturkan, masih banyak cara untuk menggali penjelasan tentang rencana Formula E dari Pemprov DKI tanpa harus menggunakan hak interpelasi. Sebab interpelasi, merupakan upaya paksa menuntut sebuah jawaban dari kepala daerah, dan hasil dari interpelasi itu memiliki konsekuensi hukum.
"Ini (interpelasi) kan cara force, yah memaksa bahwa ini harus memberikan," tuturnya. Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rani Mauliani memastikan, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta tidak akan mengikuti langkah itu.
Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu, mekanisme penggunaan hak interpelasi masih jauh untuk dilalui. Setelah masuk ke meja pimpinan, harus musyawarahkan terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI untuk mengagendakan hak interpelasi.
"Kemarin agenda Rapimgab tiba-tiba dibatalkan dengan tanpa alasan. Agenda yang dibatalkan ini bisa berpengaruh pada agenda-agenda lainnya. Tapi, kami tetap hormati sikap teman-teman PSI dan PDIP. Namun, Gerindra tidak ikut soal interpelasi ini," tegasnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco menegaskan, pihaknya menolak interpelasi terhadap Anies terkait Formula E. "Kami nolak. Buang-buang waktu dan politis," Basri Baco.
"Rakyat perlu perbaikan ekonomi, rakyat Jakarta perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interplasi," tegas Basri Baco. Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas menegaskan, usulan interpelasi terhadap Anies yang digulirkan PDIP dan PSI dianggap tak rasional.
Explore More