Anggota DPRD DKI Kenneth Kritisi Sejumlah Kebijakan Pemprov DKI Terkait Penanganan Covid-19

"Hal ini harus menjadi perhatian KPK, Kepolisian dan Kejaksaan mengenai pengelolaan anggaran yang tidak jelas tersebut dan selayaknya anggaran tersebut bisa di alokasikan untuk penangangan Covid-19. Lucu, satu sisi Gubernur Anies selalu koar-koar bilang DKI enggak punya uang tetapi di satu sisi boros dalam memakai anggaran untuk hal yang tidak prioritas," beber Kent.

Selama ini, Kent menilai, Gubernur Anies hanya memperbanyak wacana saja dalam menangani pandemi Covid-19 ini, tetapi fakta di lapangan nihil. Kent pun mencontohkan, seperti Gubernur Anies yang meminta warganya untuk tetap di rumah, tetapi pada kenyataanya dia malah bersepeda bersama keluarga dan sejumlah orang.

"Kalau hanya wacana-wacana tetapi tidak action ya sama saja bohong, pemimpin itu harus bisa memberikan contoh yang baik bagi warga, jangan satu sisi mengimbau warga untuk selalu di rumah saja tetapi satu sisi malah memberikan contoh bersepeda bersama keluarga dan sejumlah orang hingga menyebabkan kerumunan, hal tersebut kan ngaco dan bisa menimbulkan kontradiksi di mata masyarakat. Hal-Hal seperti inilah yang menjadi salah satu contoh permasalahan covid-19 di DKI Jakarta jadi melonjak tinggi, di karenakan pemimpin tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk warganya," ujar Kent.

Kent juga menyinggung kerja Anies Baswedan yang beberapa belakangan ini melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, bukannya fokus dalam penanganan Covid-19 di wilayahnya.

"Pak Anies seharusnya fokus dulu dalam penanganan Covid-19 dahulu di DKI Jakarta, jangan malah road show kegenitan sejumlah kota dengan menghadiri panen raya. Jangan lah berpolitik dulu pada saat ini, selesaikan dulu penanganan Pandemi Covid-19 di Jakarta, saya yakin jika Pak Anies mampu menangani Covid-19 di Jakarta dengan baik itu akan bisa menjadi modal di 2024, dan otomatis sejarah akan mencatat kalau Pak Anies bisa membawa DKI Jakarta keluar dari pandemi ini," ucapnya.

Kent pun menyikapi putusan Gubernur Anies terkait penutupan sementara sejumlah tempat di dalam memperpanjang PPKM) Mikro terhitung sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Hal itu atas dasar Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 419 tahun 2021 tanggal 22 Juni 2021.

Beberapa tempat yang ditutup yakni salon, barbershop, golf/driving range, kawasan pariwisata/taman rekreasi (Ancol, TMII, dll), museum, galeri, wisata olahraga dan rekreasi air, pusat kesegaran jasmani, bioskop, bowling, billiard, waterpark, gelanggang renang, dan arena permainan anak.

"Tempat seperti bioskop dan tempat olahraga seperti tempat fitness dan gym kalau ditutup ya otomatis DKI akan berkurang pendapatan PAD-nya. Terbukti kok bahwa bioskop dan tempat fitnes, tidak ada yang menjadi kluster baru dan beberapa kali saya menonton bioskop, mereka sudah melakukan protokol kesehatan secara ketat dan baik," tutur Kent.

"Kalau buat kebijakan ngaco seperti itu, bagaimana DKI Jakarta bisa baik PAD-nya? PAD DKI Jakarta kebanyakan masuk dari kutipan pajak. Kalau seperti ini, sampai kapan pun kita tidak akan punya uang dan akan bisa menganggu roda perekonomian. Pandemi ini sudah berjalan sudah mau dua tahun dan seharusnya banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bisa di ambil untuk menangani pandemi ini," ketus Kent.

Seharusnya, sambung Kent, Pemprov DKI mempunyai strategi yang jitu di dalam memperpanjang PPKM Mikro berdasarkan pengalaman pandemi selama setahun lebih ini, banyak ilmu yang bisa di ambil dan bisa diterapkan dengan tujuan agar perekonomian di Jakarta tetap berjalan."Jadi bukan malah menutup sementara beberapa tempat. Perekonomian dan penanganan kesehatan sudah selayaknya harus jalan beriringan," ucapnya.