4 Kebijakan Publik Berlawanan Anies dan Ahok

Minggu, 14 Februari 2021 - 12:02 WIB
loading...
4 Kebijakan Publik Berlawanan Anies dan Ahok
Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Foto: Dok Okezone
A A A
JAKARTA - Kebijakan publik antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kerap berlawanan.

Dari sekian banyak kebijakan yang berseberangan, hari ini Minggu (14/2/2021) SINDOnews menghimpun kebijakan publik masa Anies dan Ahok yang pernah ramai diperbincangkan. Baca juga: Melihat Keberpihakan Anies dan Ahok Terkait Sepeda

Larangan Motor di Kawasan Thamrin
Pada November 2014, Ahok mengeluarkan aturan larangan sepeda motor melewati Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat. Sebagai gantinya, warga Jakarta bisa menikmati layanan bus tingkat gratis dan disediakan lahan parkir.

Kebijakan ini dikecam. Indonesia Traffic Watch (ITW) memutuskan menggugat Pergub Nomor 195 tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor karena dianggap bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini juga dianggap mengenyampingkan kepentingan pengguna motor, terutama mereka yang menyandang disabilitas.
4 Kebijakan Publik Berlawanan Anies dan Ahok

Sepeda motor bebas melintasi Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Foto: Dok SINDOnews

Pada 2017, Anies menghapus larangan motor melintas di kawasan Thamrin. Kini motor bebas berlalu-lalang di jalan itu. Alasan penghapusan karena tak berpihak pada masyarakat kelas bawah. Anies ingin semua wilayah di Jakarta dapat diakses seluruh warga tanpa ada diskriminasi.

Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Ahok mendukung reklamasi Pantai Utara Jakarta melalui Keppres No 52 Tahun 1995. Dia menilai proyek tersebut bisa menghasilkan kontribusi yang punya dampak positif untuk masyarakat.

Meski mendukung reklamasi, Komisaris Utama PT Pertamina ini pernah menolak tawaran rencana pengembang yang ingin membangun permukiman mewah di pulau reklamasi. Ahok justru ingin wilayah tersebut dimanfaatkan bagi nelayan.
4 Kebijakan Publik Berlawanan Anies dan Ahok
Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Foto: Dok SINDOnews

Anies menolak reklamasi karena ingin berpihak kepada kepentingan publik bukan segelintir orang. Terbukti mantan Mendikbud itu menghentikan proyek pulau reklamasi di Teluk Jakarta pada 2018. Izin untuk 13 calon pulau reklamasi dicabut. Dia pun menyegel salah satu pulau reklamasi yakni Pulau D.

Setelah menyegel beberapa bangunan di pulau reklamasi, Anies akan memanfaatkan pulau itu untuk kepentingan publik. Sedangkan pengembang harus diverifikasi izinnya.

Kampung Akuarium
Pada 2016, Ahok menggusur permukiman warga di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga yang kebanyakan nelayan dipaksa pindah ke rusunawa.
4 Kebijakan Publik Berlawanan Anies dan Ahok

Pembangunan Kampung Susun Akuarium. Foto: Instagram

Pada Agustus 2020, Anies menghidupkan kembali Kampung Akuarium dengan membangun Kampung Susun Akuarium. Kampung Akuarium diproyeksikan menjadi kampung percontohan bagi perkampungan lain di Jakarta. Anies mengedepankan kolaborasi antara Pemprov DKI dengan masyarakat dalam pembangunan Kampung Susun.

Pelarangan Monas untuk Kegiatan Keagamaan
Ahok melarang kawasan Monas untuk kegiatan keagamaan yang mengundang banyak orang. Alasannya kalau Monas diizinkan untuk acara keagamaan, maka akan menjamur pedagang kaki lima (PKL) sehingga membuat kumuh.
4 Kebijakan Publik Berlawanan Anies dan Ahok

Monas digunakan untuk kegiataan keagamaan. Foto: Dok SINDOnews

Anies pun merevisi aturan penggunaan Monas sebagaimana tertuang dalam Pergub Nomor 186 Tahun 2017. Pergub itu menyebut kawasan Monas dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan. Dia ingin masyarakat bisa memanfaatkan dengan optimal dan kembali nyaman berkegiatan di Monas.
(jon)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1408 seconds (0.1#10.140)