KPK Klaim Selamatkan Uang Negara Rp30,8 M dari Penundaan Kartu Prakerja

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah meminta pemerintah untuk menunda kelanjutan program Kartu Prakerja . Sebab, KPK menemukan sejumlah permasalahan yang berdampak pada potensi kerugian keuangan negara pada program Kartu Prakerja tersebut.

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam program Kartu Prakerja yakni adanya biaya face recognition yang cukup tinggi. Dengan adanya penundaan program Kartu Prakerja tersebut, KPK mengklaim telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp30,8 miliar.

"Pada kajian Kartu Prakerja , selain memberhentikan sementara program ini, rekomendasi KPK juga berdampak pada penyelamatan uang negara sebesar Rp30,8 miliar akibat penghilangan tahapan face recognition," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konpers kinerja KPK 2020 di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/12/2020).

Alex, sapaan karib Alexander mengatakan, KPK sangat menyoroti kebijakan pemerintah terkait program jaring pengaman sosial. Program ini, kata Alex, bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 secara langsung dalam bentuk sembako maupun uang tunai.

( ).

Program jaring pengaman sosial sendiri terdiri dari program Kartu Prakerja, program bantuan sosial (PKH, paket bantuan sembako, dan bantuan tunai sembako, bansos), stimulus Covid-19 di sektor kelistrikan, bantuan bansos beras, dan bantuan subsidi upah bagi pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta.

Agar tidak terjadi tumpang tindih penerima dan tepat sasaran, KPK mengusulkan agar adanya sinkronisasi data yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos), PT PLN dengan NIK yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

( ).

"Pemutakhiran data juga perlu dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah daerah dengan bantuan dana dekonsentrasi dari pusat. Dengan sinkronisasi data dari BPJSTK dengan Kartu Prakerja pada program bantuan subsidi upah pekerja dapat menyelamatkan uang negara sebesar Rp622 miliar," imbuh Alex.