Transparansi Informasi Covid-19 di DKI, Anies: We Can Build Trust

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu narasumber dalam webinar yang digelar DPMPTSP DKI Jakarta bertajuk “Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Sosial Ekonomi”.

Pemprov DKI menggodok aturan terkait penanggulangan Covid-19 karena akan ada perubahan sampai pada puncak pandemi. "Kita ingin menyiapkan untuk fase pasca-peak pandemi ini. Kita belum tahu peak-nya kapan, we need to move faster, artinya lebih baik kita bersiap dengan antisipasi policy sekarang untuk nanti eksekusi when the times arrive (peak pandemi), tapi time arrive-nya kapan, we don't know yet. Tapi, policy-nya harus kita susun dari sekarang," ujar Anies secara virtual, Selasa (24/11/2020). (Baca juga: Bikin Ngakak, Beragam Aksi Netizen Berpose Baca Buku ala Anies Baswedan)

Terkait pandeminya sendiri dan bagaimana arah ke depannya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengklaim sejak awal pandemi Covid-19 dirinya secara transparan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Kita sampaikan apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi meskipun sebagian adalah informasi yang pahit, tapi we stated as it is karena kami percaya kalau kita menyampaikan secara transparan, apa adanya, maka we can build trust. Dalam situasi pandemi seperti ini, masyarakat perlu memiliki kepercayaan kepada pemerintah, dan salah satu cara yang kita lakukan adalah dari awal kita menyampaikan situasi pandemi apa adanya," kata Anies.

Semua kebijakan di DKI yang terkait Covid-19 itu berbasis data. Setiap pergerakan kasus, semua terekam dan tersaji secara akurat. "Awalnya di bulan Maret dimulai kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah itu 16 Maret jauh sebelum ada PSBB. PSBB itu baru dilakukan 10 April, pertama, kedua, kemudian transisi. Kalau dilihat di sini trennya masih meninggi, lompatan itu terjadi di bulan September," ujarnya.

Anies pun menceritakan alasannya menarik rem darurat kebijakan pengendalian Covid-19. Dalam 12 hari terjadi lonjakan kasus aktif. (Baca juga: Heboh Foto Anies Baswedan dan Kondisi Demokrasi versi LP3ES)

"Di sini lah kenapa kita kemudian terpaksa harus melakukan emergency break karena data menunjukkan di masa sebelumnya pertumbuhan active case itu ada tumbuh, tapi tidak tinggi. Mulai 1-12 September dalam waktu yang amat singkat terjadi lonjakan active case itu naik 49 persen dalam 12 hari. Lalu kontribusi kematian dalam 6 bulan, 12 hari itu mengkontribusi 17 persen kematian dan dalam 12 hari itu kontribusi 25 persen kasus. Bayangkan, hanya 12 hari dibandingkan enam bulan, kontribusi kasusnya itu 25 persen. Jadi, kenapa kita harus melakukan emergency break karena situasinya mengkhawatirkan," ungkap Anies.