Meski Tengah Pandemi Covid-19, DPRD DKI Minta Sudin SDA Tetap Fokus Cegah Banjir
loading...
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Sudin SDA terus melakukan upaya pencegahan terjadinya banjir di musim penghujan. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth, meminta Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) terus melakukan upaya pencegahan terjadinya banjir di musim penghujan.
"Dinas SDA harus benar-benar serius dan fokus melakukan pencegahan sebelum terjadinya banjir, seperti membenahi drainase, pengerukan lumpur, pembangunan crossing hingga turap di sejumlah kali," kata Kenneth dalam keterangannya, Selasa (22/9/2020).
Selain itu, pria yang disapa Kent itu meminta operator di rumah pompa yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta itu agar terus mewaspadai jika ada indikasi terjadi banjir di Jakarta, khususnya Jakarta Barat. (Baca juga: Tidur di Musala, Pengungsi Banjir Kembangan Jaga Jarak)
"Saya akan melakukan terus turun ke lapangan untuk melakukan sidak guna melihat kinerja rumah pompa. jika saya mendapati petugas atau operator rumah pompa tidak bisa kerja secara maksimal, saya akan rekomendasikan untuk dipecat dengan segera," tegas Kent.
Oleh karena itu, kata Kent, Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) di setiap kecamatan agar selalu sigap jika terjadi genangan di sejumlah titik di wilayahnya. Sehingga bencana banjir tersebut dapat diselesaikan secara cepat, dan tidak sampai warga mengalami kerugian harta benda akibat banjir.
"Kasatpel setiap kecamatan harus selalu sigap jika terdapat indikasi banjir. Jangan kerja setengah-setengah dalam menghadapi banjir di masa pandemi Covid ini. cek rumah-rumah pompa yang bermasalah dan siapkan semua pompa mobile," tuturnya.
Dalam menyikapi banjir di Jakarta, kata Kent, yang bertanggung jawab tidak hanya Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Bina Marga juga mempunyai tanggung jawab dalam hal ini. (Baca juga: Terapkan Protokol Kesehatan, Lokasi Pengungsian Korban Banjir di Jakarta Ditambah Dua Kali Lipat)
"Tanggung jawab soal banjir di Jakarta tanggung jawab kita semua. Banjir diakibatkan karena berkurangnya area serapan air karena pembangunan trotoar yang serampangan dan perubahan tata guna lahan, saluran air yang tidak memadai, dan juga perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dan suka buang sampah sembarangan," tutur Kent.
Pasalnya, sambung Kent, Pemprov DKI mendapat pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp12,5 triliun untuk pemulihan ekonomi. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah mengajukan anggaran kurang lebih Rp5 triliun untuk penanggulangan banjir.
"Saya minta Dinas SDA menggunakan dana sebesar itu dengan baik untuk menanggulangi banjir di Jakarta, karena banyak pekerjaaan rumah yang belum diselesaikan dengan baik. Saya tak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum jika terjadi penyelewangan dana tersebut," ketus Kent. (Baca juga: Selama Pancaroba, BMKG Imbau Masyarakat Waspada Potensi Cuaca Ekstrem)
Diketahui sebelumnya, berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan Kapusdatin BPBD DKI M Insyaf, Selasa (22/9/2020) per pukul 06.00 WIB, ada 49 RT di 5 wilayah kota administrasi terendam banjir. Kemudian, 23 jalan di Jakarta Barat tergenang.
49 RT itu terdapat di Jakarta Barat dengan 14 RT. Ketinggian air di wilayah itu dari 10-80 cm. Kemudian Jakarta Selatan terdapat 10 RT dengan ketinggian 10-40 cm, Jakarta Timur terdapat 23 RT dengan ketinggian 10-100 cm, Jakarta Utara terdapat 1 RT dengan ketinggian 20-50 cm, Jakarta Pusat terdapat 1 RT dengan ketinggian 20 cm.
Akibat dari banjir yang melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta ini, 15 warga mengungsi. Saat ini, ada 4 pos pengungsian yang dibuka, yakni Mushola Riyadhul Saadah di Kelurahan Kembangan Utara, PT Delta Laras Wisata RW 07 Kelurahan Rawajati, Puskesmas Rawajati 2 RW 07 Kelurahan Rawajati, dan halaman rumah dinas di RW 07 Kelurahan Rawajati.
"Dinas SDA harus benar-benar serius dan fokus melakukan pencegahan sebelum terjadinya banjir, seperti membenahi drainase, pengerukan lumpur, pembangunan crossing hingga turap di sejumlah kali," kata Kenneth dalam keterangannya, Selasa (22/9/2020).
Selain itu, pria yang disapa Kent itu meminta operator di rumah pompa yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta itu agar terus mewaspadai jika ada indikasi terjadi banjir di Jakarta, khususnya Jakarta Barat. (Baca juga: Tidur di Musala, Pengungsi Banjir Kembangan Jaga Jarak)
"Saya akan melakukan terus turun ke lapangan untuk melakukan sidak guna melihat kinerja rumah pompa. jika saya mendapati petugas atau operator rumah pompa tidak bisa kerja secara maksimal, saya akan rekomendasikan untuk dipecat dengan segera," tegas Kent.
Oleh karena itu, kata Kent, Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) di setiap kecamatan agar selalu sigap jika terjadi genangan di sejumlah titik di wilayahnya. Sehingga bencana banjir tersebut dapat diselesaikan secara cepat, dan tidak sampai warga mengalami kerugian harta benda akibat banjir.
"Kasatpel setiap kecamatan harus selalu sigap jika terdapat indikasi banjir. Jangan kerja setengah-setengah dalam menghadapi banjir di masa pandemi Covid ini. cek rumah-rumah pompa yang bermasalah dan siapkan semua pompa mobile," tuturnya.
Dalam menyikapi banjir di Jakarta, kata Kent, yang bertanggung jawab tidak hanya Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Bina Marga juga mempunyai tanggung jawab dalam hal ini. (Baca juga: Terapkan Protokol Kesehatan, Lokasi Pengungsian Korban Banjir di Jakarta Ditambah Dua Kali Lipat)
"Tanggung jawab soal banjir di Jakarta tanggung jawab kita semua. Banjir diakibatkan karena berkurangnya area serapan air karena pembangunan trotoar yang serampangan dan perubahan tata guna lahan, saluran air yang tidak memadai, dan juga perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dan suka buang sampah sembarangan," tutur Kent.
Pasalnya, sambung Kent, Pemprov DKI mendapat pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp12,5 triliun untuk pemulihan ekonomi. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah mengajukan anggaran kurang lebih Rp5 triliun untuk penanggulangan banjir.
"Saya minta Dinas SDA menggunakan dana sebesar itu dengan baik untuk menanggulangi banjir di Jakarta, karena banyak pekerjaaan rumah yang belum diselesaikan dengan baik. Saya tak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum jika terjadi penyelewangan dana tersebut," ketus Kent. (Baca juga: Selama Pancaroba, BMKG Imbau Masyarakat Waspada Potensi Cuaca Ekstrem)
Diketahui sebelumnya, berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan Kapusdatin BPBD DKI M Insyaf, Selasa (22/9/2020) per pukul 06.00 WIB, ada 49 RT di 5 wilayah kota administrasi terendam banjir. Kemudian, 23 jalan di Jakarta Barat tergenang.
49 RT itu terdapat di Jakarta Barat dengan 14 RT. Ketinggian air di wilayah itu dari 10-80 cm. Kemudian Jakarta Selatan terdapat 10 RT dengan ketinggian 10-40 cm, Jakarta Timur terdapat 23 RT dengan ketinggian 10-100 cm, Jakarta Utara terdapat 1 RT dengan ketinggian 20-50 cm, Jakarta Pusat terdapat 1 RT dengan ketinggian 20 cm.
Akibat dari banjir yang melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta ini, 15 warga mengungsi. Saat ini, ada 4 pos pengungsian yang dibuka, yakni Mushola Riyadhul Saadah di Kelurahan Kembangan Utara, PT Delta Laras Wisata RW 07 Kelurahan Rawajati, Puskesmas Rawajati 2 RW 07 Kelurahan Rawajati, dan halaman rumah dinas di RW 07 Kelurahan Rawajati.
(thm)
Explore More