Polemik PSBB Total, Taufik: Janganlah Bersikap Tak Adil karena Anies yang Bicara

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik bereaksi keras atas kritikan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang mengkritik rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) total yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan .

Kebijakan Anies dengan memberlakukan PSBB total merupakan upaya menyelamatkan warga Jakarta dari makin menggilanya wabah Covid-19. Apalagi jumlah warga positif Covid-19 terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Belum lagi ketersediaan kamar rumah sakit di Ibu Kota bagi pasien Covid-19 kian terbatas dan sangat mungkin akan banyak pasien yang tidak tertampung jika angkanya terus meningkat. (Baca juga: PSBB Total Diterapkan, Warga Tak Perlu Urus Surat Izin Keluar Masuk DKI)

"Memang kebijakan menarik rem darurat yang diambil Anies Baswedan yang mulai berlaku 14 September 2020 akan mempengaruhi roda perekonomian Ibu Kota," ujar Taufik, Minggu (13/9/2020).

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini menegaskan langkah Anies adalah upaya menyelamatkan nyawa warga Jakarta dan dalam rangkah memutus mata rantai penularan Covid-19. "Apa yang diputuskan Anies Baswedan justru sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo," ucapnya.

Ketika membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (7/9) Presiden Jokowi menegaskan bahwa kunci dari ekonomi agar menjadi baik adalah kesehatan yang baik. Artinya, fokus penanganan Covid-19 adalah masalah kesehatan. (Baca juga: PSBB Kembali Diterapkan, Anies: Bukan Larangan tapi Pengetatan)

Karena itu, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk fokus penanganan pencegahan Covid-19 secara baik. Jika aspek kesehatan dalam menangani Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi ikut membaik.

"Saya menilai aneh jika sejumlah menteri yang merupakan anak buah Pak Jokowi mengkritik sebuah kebijakan yang sejalan dengan instruksi Presiden," kata Taufik.

Mestinya para menteri mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan barometer nasional. "Janganlah bersikap tidak adil karena Anies Baswedan yang bicara/mengambil keputusan," ujarnya.