Pembatasan Aktivitas Warga, Bikin Pelaku Usaha di Depok Menangis

Kamis, 10 September 2020 - 08:51 WIB
loading...
Pembatasan Aktivitas Warga, Bikin Pelaku Usaha di Depok Menangis
Pembatasan aktivitas warga yang diterapkan Pemerintah Kota Depok selama pandemi COVID-19 dirasakan sangat berdampak terhadap para pelaku usaha. Foto/SINDOnews
A A A
DEPOK - Pembatasan aktivitas warga yang diterapkan Pemerintah Kota Depok selama pandemi COVID-19 dirasakan sangat berdampak terhadap para pelaku usaha. Selain omzet yang menurun, ada juga pengusaha mengurangi jumlah pegawai karena tak sanggup membayar gaji.

Salah satunya karyawan Matahari Department Store (MDS) di Detos, semula jumlah karyawan mencapai 400 orang. Saat ini hanya tersisa 100 orang karena tidak diperpanjang kontrak kerjanya. “Kita ini awalnya punya karyawan hampir 400 sekarang tinggal 100-an karena kita tidak sanggup bayar kalau kondisinya seperti ini,” kata Store Manager MDS, Dadan, Kamis (10/9/2020).

Dia mengatakan, sejak pandemi usaha ritelnya mengalami penurunan omzet. Pada pertengahan Juni omzet turun hingga 70% atau hanya 30% saja angka harapan. Berangsur naik menjadi 40% pada Juli 2020 dan Agustus merangkak sampai 50%. “Sudah 50% saya harap pertumbuhan ini naik lagi kan lihat trennya. Eh jamnya dibatasin drop lagi sampe jadi 30% lagi,” ucapnya.

Sebelumnya, jumlah traffic mencapai 1.500 orang per hari. Namun saat ini tersisa 200 orang pengunjung. Dengan adanya pembatasan kuota hanya 50% dari normal saja, kata Dadan jumlahnya masih sangat jauh.

“Kita hanya punya rata-rata 400 orang per harinya, padahal kondisi normal bisa 3.000 orang yang masuk. Jadi boro-boro penuh, ramai pun enggak untuk saat ini,” akunya. (Baca juga; PSBB Kembali ke Awal, Asphija: Angin Surga Berlalu )

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Kota Depok, Sutikno Pariyoto mengatakan, pemberlakuan jam pembatasan aktivitas warga jelas berdampak pada pelaku usaha. Dia sudah menerima banyak keluhan dari pengusaha retail di Depok.

“Pasti banyak yang sudah PHK karena gak kuat bayar pegawai kalau begini. Bisa bayangin ribuan orang pekerja yang baru menikmati sekitar 2 bulan kerja eh sekarang di-cut lagi,” katanya. (Baca juga; Jakarta Kembali ke PSBB, PT KAI : Penerapan Protokol Kesehatan Kami Jauh Lebih Ketat )

Pihaknya mendukung menjadi kebijakan pemerintah, namun di sisi lain juga ingin agar keberlangsungan dunia usaha diperhatikan. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, dipastikan banyak pelaku usaha gulung tikar.

“Kita ngerti, kita pasti dukung kebijakan pemerintah. Tapi bisalah sedikit dipertimbangkan masalah ekonomi. Karena habis magrib adalah ladangnya orang belanja. Contoh orang pulang kerja mau makan dulu sebentar, atau belanja pakaian, minumlah, itu habis pulang kerja,” ungkapnya.
(wib)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1740 seconds (0.1#10.140)