Digelar 6 April, Pemilihan Wagub DKI Melanggar Maklumat Kapolri

JAKARTA - Sejumlah kalangan menyesalkan langkah panitia yang nekat akan menggelar pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pada Senin 6 April mendatang di tengah masa tanggap darurat corona (Covid-19).

Padahal, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis sudah mengeluarkan maklumat untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengundang banyak orang. Jika tetap melanggar, sanksinya pidana.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana sebagai penanggung jawab keamanan di Jakarta harus mengimbau Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk tidak menggelar pemilihan wagub Senin mendatang, sebab melanggar maklumat Kapolri. “Kapolda wajib menyampaikan ini, kalau tidak akan menjadi preseden buruk,” ujar Neta di Jakarta kemarin.

Dia menilai pemilihan wagub DKI bukan sesuatu yang mendesak harus dilakukan saat ini, apalagi di tengah masa tanggap darurat corona. Dia yakin jika pemilihan tetap dilaksanakan, sementara polisi tidak melakukan tindakan akan mendapat kecaman banyak orang. “Jangan sampai ada anggapan polisi hanya berani kepada rakyat kecil dengan membubarkan resepsi pernikahan dan kumpul-kumpul, sementara anggota dewan tidak berani,” terangnya. (Baca: Riza Patria Bocorkan Suasana Pemaparan Visi Misi Cawagub di Gedung DPRD)

Neta memberikan saran, meskipun pemilihan wagub akan tetap digelar, panitia harus mengikuti sejumlah aturan. Misalnya melakukan koordinasi dengan polisi, kemudian pemunggutan suara dilakukan dengan jeda 15 menit. Artinya setiap anggota dewan yang mempunyai hak suara diberikan waktu 15 menit untuk mencoblos sehingga tidak ada perkumpulan massa. Kemudian, jumlah undangan dibatasi. “Saran itu kalau tetap digelar, tapi sebaiknya ditunda agar tidak mencederai hati rakyat,” tegasnya.

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang mengatakan, paripurna pemilihan wagub masih sesuai jadwal yakni Senin (6/4/2020) mendatang. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan segala persiapan paripurna di tengah pandemi virus corona. "Persiapan semua sudah matang. Ada sekitar 126 yang diundang," kata Hadameon.

Pria yang akrab disapa Dame itu menyebutkan, 126 undangan yang nantinya akan hadir dalam paripurna itu antara lain 106 anggota dewan, gubernur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida), sekretaris daerah, deputi, asisten, wali kota, dan bupati.

Mereka yang di luar undangan, lanjut Dame, dilarang masuk. Mereka akan menempati kursi yang telah diatur berjarak antara depan dan belakang sekitar satu setengah meter. Lalu, meja yang biasanya digunakan untuk dua orang, nantinya hanya digunakan satu orang. (Baca juga: 126 Orang Diundang Hadiri Paripurna Pemilihan Wagub DKI)

"Pengatur suhu panas sudah kita siapkan untuk mengecek para tamu undangan. Tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan sebagainya. Pokoknya kalau persiapan sudah siap semua," pungkasnya.

Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan, Dame belum mendapatkan arahan langsung pelaksanaan paripurna pemilihan wagub dari panitia pemilih (panlih), sehingga undangan yang telah disiapkan belum juga disebar. "Kalau waktu pelaksanaan hanya dua jam," ungkapnya.

Visi-Misi Cawagub

Kemarin dua cawagub DKI Jakarta, Nurmansjah Lubis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra, mengikuti pemaparan visi-misi. Tanya-jawab calon digelar melalui telekonferensi via aplikasi Zoom. “Konsepnya itu perwakilan fraksi dan panlih serta cawagub dalam satu ruangan. Kayak diskusi,” kata Wakil Ketua Panlih Wagub DKI Basri Baco.

Basri mengklaim jumlah orang yang berada di ruangan tidak mencapai 20 orang. Anggota DPRD lain mengikuti pemaparan melalui aplikasi Zoom. Hal itu untuk memudahkan partisipasi anggota dewan tanpa harus hadir secara langsung. “Ada live streaming sehingga masyarakat bisa menyaksikan," ucapnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurahman Suhaimi meminta panlih menunda pemilihan wagub sampai masa tanggap darurat korona selesai. Menurut dia, sebagai mitra Pemprov DKI Jakarta, legislatif harus bersinergi dengan eksekutif dalam menangani pandemi virus corona.

Apalagi dalam suasana sulit seperti ini, banyak korban meninggal dunia. Legislatif harus empati, simpati, dan harus bahu-membahu membantu masyarakat. "Eksekutif dan legislatif harus kompak dalam mengurus DKI Jakarta, sehingga mengalirkan rasa nyaman, damai, dan ketenteraman di masyarakat," ujar politikus PKS ini.

Pihak kepolisian meminta kepada semua elemen masyarakat untuk bisa tetap berdiam diri di rumah dan menghentikan segala kegaiatan yang mengundang keramaian. (Baca juga: Suhaimi: Jumatan Saja Ditiadakan, Masa Ngotot Gelar PAripurna Pemilihan Wagub)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengaku pihaknya belum mendapat informasi atau pemberitahuan soal kegiatan tersebut. Karena itu, dia belum bisa berbicara banyak soal apa yang akan dilakukan polisi jika pemilihan wagub DKI digelar Senin mendatang. “Nanti ya, saya cek dulu,” katanya singkat.

Sebelumnya mantan kabid humas Polda Jabar ini mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan patroli dan melakukan sosialisasi terkait keramaian yang berpotensi menyebarkan virus corona. "Hasilnya sudah sangat berkurang masyarakat yang kumpul-kumpul dibandingkan hari sebelumnya," katanya. (Bima Setiyadi/Helmi Syarif/Komaruddin Bagja Arjawinangun)