Pemprov DKI Buka Konsultasi Publik untuk Pembangunan 2021 Mendatang

Kamis, 30 Januari 2020 - 15:08 WIB
Pemprov DKI Buka Konsultasi Publik untuk Pembangunan 2021 Mendatang
Pemprov DKI Buka Konsultasi Publik untuk Pembangunan 2021 Mendatang
A A A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melaksanakan forum konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Forum ini diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang kolaboratif melalui keterlibatan berbagai stakeholder.

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah mengatakan, konsultasi publik yang dilaksanakan mulai hari ini merupakan satu inovasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Jakarta sebagai barometer perencanaan pembangunan daerah di Indonesia.

Forum ini diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan kota yang kolaboratif melalui keterlibatan berbagai stakeholder, antara lain DPRD DKI Jakarta, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dunia akademis seperti Perguruan Tinggi, Organisasi Internasional, Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Profesi, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pakar/Akademisi, RT/RW seluruh Jakarta, Kader Pendamping Rembuk RW, dan mahasiswa sebagai volunteer di wilayahnya masing-masing.

"Pelibatan dari tingkat RW, kader pendamping rembuk, serta mahasiswa relawan pemantau Rembuk RW dan Musrenbang, merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang harus terus dikembangkan," kata Saefullah dalam sambutannya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/1).

Saefullah menuturkan, perencanaan pembangunan partisipatif tersebut akan meningkatkan kualitas dan akurasi sasaran program dalam menjawab kebutuhan warga Jakarta. Perencanaan kolaboratif ini dapat terlaksana karena sinergi yang luar biasa antara Pemprov DKI Jakarta dengan warga Jakarta yang berorientasi untuk pembangunan kota.

Saefullah menjelaskan proyeksi kondisi perekonomian tahun anggaran 2021 yang mengalami gejolak atas kondisi pasar global harus disikapi dengan bijak dan terukur. Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya menggerakkan perekonomian dan investasi dengan berbagai skema pendanaan kreatif, sehingga program prioritas dalam RPJMD dapat terwujud di tahun 2021.

"Banyak program dan konsep yang akan dilaksanakan pada 2021. Untuk itu, saya berharap agar bapak, ibu dan hadirin sekalian dapat memberikan saran, masukan ataupun kritik konstruktif terhadap program dan konsep yang akan didiskusikan dalam forum konsultasi publik. Untuk warga Jakarta yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini, tetap dapat memberikan saran dan masukan melalui kanal online yang akan dibuka hingga satu bulan kedepan," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Saefullah memaparkan beberapa program Pemprov DKI Jakarta yang saat ini telah terlaksana dengan baik dan akan terus dikembangkan ke depan, antara lain:

1. Peningkatan mutu dan akses pendidikan, khususnya terkait kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta perluasan aksesibilitas (PAUD;
2. Pengendalian pencemaran udara melalui kampanye untuk mendorong penggunaan moda transportasi berbahan bakar nonfosil;
3. Peningkatan kemudahan dalam berusaha melalui pengembangan pelayanan online bagi perizinan dan non-perizinan, menjaga indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu dan meningkatkan efektifitas Mall Pelayanan Publik;
4. Peningkatan ketahanan pangan melalui pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi / pemasaran untuk pasokan bahan pangan;
5. Penyediaan perumahan yang terjangkau melalui pengembangan program penyediaan rumah susun milik melalui skema DP Nol serta penyediaan Rusunawa;
6. Pembangunan Transportasi melalui peningkatan integrasi sistem transportasi publik JakLingko, pengoperasian MRT dan LRT Fase I, pembangunan MRT dan LRT Fase II, penyediaan fasilitas park and ride dan pembangunan Kawasan Transit Terpadu (KTT)/ Transit Oriented Development (TOD);
7. Pengelolaan Sumber Daya Air melalui pengendalian banjir dan abrasi, penyediaan air bersih serta pengembangan dan pengelolaan air limbah;
8. Pengentasan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin seperti: pemberian KJP Plus, KJS Plus, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi murid PAUD dan Sekolah Dasar, subsidi transportasi, dan sebagainya.
9. Program lainnya seperti Revitalisasi Pengelolaan Kawasan Terpadu Tanah Abang, Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim serta pembangunan Stadion Internasional Jakarta

Saefullah juga menyampaikan arahan kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta, khususnya Kepala Perangkat Derah, agar melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dan dicapai hingga 2019 dan memastikan seluruh program yang sudah direncanakan di 2020 dapat dieksekusi dengan baik.

Saefullah berharap agar strategi harus disusun dengan komprehensif untuk meningkatkan semua pencapaian yang telah berjalan dengan baik, serta melakukan akselerasi pencapaian target-target pembangunan yang belum tercapai.

"Fokus utama pembangunan adalah manusia, warga Jakarta. Pastikan juga bahwa semua anggaran yang dialokasikan untuk belanja daerah tidak hanya sekedar mencapai output, namun harus mencapai outcome yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warga Jakarta," ucapnya
(whb)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.3809 seconds (0.1#10.140)