Rehabilitasi Sekolah Pascabanjir, Pemkot Bekasi Kucurkan Rp9,9 Miliar

BEKASI - Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengucurkan anggaran sebesar Rp 9,9 miliar untuk rehabilitasi ratusan sekolah pasca banjir melanda Kota Bekasi pada awal tahun 2020. Sebab, anggaran tersebut dibutuhkan untuk perbaikan maupun pemberian sarana dan prasarana untuk ratusan sekolah yang terendam banjir.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saeful Mikdar mengatakan, dana yang dikucurkan pihaknya menggunakan dana tidak terduga. Dana tersebut dibelanjakan secara langsung. ”Anggaran ini menggunakan dana tidak terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (APBD) Kota Bekasi,” katanya kepada wartawan, Minggu (12/1/2020).

Anggaran tidak terduga itu rencananya akan dibelanjakan meliputi untuk bantuan sekolah swasta (TK swasta SD, SMP serta SMK Swasta) sebesar Rp3.492.155.000. Rincianya, untuk 1.600 meja rusak, 2.288 kursi siswa, 136 meja guru, 136 kursi guru, lemari sebanyak 79, dan papan tulis sebanyak 14 buah.

Sedangkan bantuan untuk sekolah negeri sebesar Rp6.553.520.000 yang meliputi sebanyak 3.368 kursi siswa, 330 meja guru, 223 kursi guru, 131 lemari dan papan tulis sebanyak 11 buah. ”Jumlah sekolah terdampak banjir adalah 27 SD, 21 SMP, dan PAUD sebanyak 95 dengan tingkat kerusakan berbeda, tergantung kategori ringan, sedang dan berat,” ujarnya.

Uu menerangkan, dana sebesar itu merupakan anggaran tidak terduga. Digunakan berdasar instruksi Wali Kota Bekasi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk fokus menangani banjir dengan durasi waktu yang ditetapkan. ”Posisinya menggunakan dana tidak terduga, yang bisa dikeluarkan pada saat bencana terjadi,” jelasnya.

Namun, kata dia, pengadaan tidak lagi melalui lelang atau tender pada umumnya, karena situasinya bencana dan sifatnya darurat. Uu berharap, dengan waktu tersisa, pihaknya dapat menyelesaikan pemulihan sekolah. Sehingga, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan normal kembali di Kota Bekasi.

"Mudah-mudahan dengan pengalokasian ini dapat memulihkan kembali proses belajar mengajar. Tetapi PKBM secara umum sudah normal, hanya jumlah siswa yang tidak hadir cukup banyak, itu pada sekolah tertentu saja,” harapnya. Selain itu, Dinas Pendidikan juga mengimbau setiap sekolah untuk mendata siswa yang terdampak banjir.

Hal itu dilakukan agar siswa terdampak banjir tidak terlalu lama tidak masuk sekolah. Misalnya SDN Jatirasa yang siswanya mencapai 150 orang tidak bisa sekolah.”Semua harus didata lalu dikomunikasikan kepada kami agar dicari jalan keluarnya seperti apa. Tetapi tidak hanya siswa, guru juga kita perhatikan,” tegasnya.