DPRD DKI Sebut Masyarakat Butuh Kebijakan Ekonomi Bukan Khusus Pesepeda

JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta mempertimbangkan kembali kebijakan membuka 32 jalur khusus pesepeda yang sebelumnya ditiadakan.

"Sebaiknya kebijakan itu dipertimbangkan baik-baik sebelum diumumkan. Apalagi kawasan khusus pesepeda pernah ditiadakan karena banyak pelanggaran," kata Gilbert saat dihubungi, Senin (31/8/2020). (Baca juga; Wacana Sepeda Masuk Tol, Anggota DPRD DKI: Aturan Mengada-ada )

Gilbert menjelaskan, masyarakat pada umumnya tidak butuh kebijakan khusus pesepeda untuk hiburan ataupun olahraga di akhir pekan. Menurut dia, masyarakat butuh kebijakan dalam satu pekan. Khususnya kebijakan sektor ekonomi. (Baca juga; Kadishub DKI Klaim Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Tidak Ada Kerumunan )

Politisi PDI Perjuangan itu melihat hingga PSBB transisi fase I yang telah diperpanjang hingga lima kali itu, Pemprov DKI belum memiliki kebijakan ekonomi yang memiliki daya ungkit. "Kebijakan pemprov DKI di masa pandemi kelihatan tanpa pertimbangan seksama," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya DDinas perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membuka kembali secara bertahap Kawasan Khusus Pesepeda (KKP) bagi masyarakat sebagai sarana penunjang kegiatan berolahraga di akhir pekan. Hal tersebut ditujukan agar warga yang berolahraga tidak terkonsentrasi pada satu titik.