Terkena Proyek Kereta Cepat, 88 Persen Lahan di Halim Sudah Dibebaskan

JAKARTA - Proses pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGR) terhadap warga yang terimbas proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung, di Tanah Galian, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Jakarta Timur, hampir rampung.

Direktur Operasional PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) Muhammad Nasyir mengatakan bahwa pembayaran UGR kepada warga akan rampung sesuai dengan target. Ia menambahkan bahwa proses prmbayaran UGR kepada warga di Tanah Galian sudah mencapai 88 persen.

"Sudah 88 persen. Insya Allah pembayaran Uang Ganti Kerugian kepada warga di Tanah Galian, Kelurahan Halim Perdanakusuma akan rampung sesuai dengan target," kata Nasyir di sela-sela agenda proses pembayaran UGR kepada warga, di BNI KCP Matraman, Jakarta Timur, Jumat (6/12/2019).

Direktur perusahaan pelat merah ini menerangkan bahwa proses pembayaran UGR kepada warga yang dilaksanakan hari ini sudah memasuki UGR yang ke 7, dengan rincian pembayaran UGR sebanyak 56 bidang bangunan. Sehingga dari total 248 bidang bangunan yang terdampak proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung, di Tanah Galian, hanya tersisa 28 bidang bangunan lagi.

"Masih ada sekitar 12 persen, 28 bidang lagi. Mohon doanya semoga secepatnya bisa kita proses untuk pembayaran UGR kepada warga yang belum sehingga bisa rampung sesuai dengan target," ucapnya.

Proses pembayaran UGR proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung kepada warga, yang dilaksanakan di kantor BNI Matraman, Jakarta Timur berjalan lancar. Sejumlah pihak terkait dilibatkan dalam proses ini, diantaranya, PT KCIC, PT PSBI, BPN Kota Jakarta Timur, Sudin Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur dan BNI Kantor Kas Wijaya Karya.

Akwila Sihar Sihotang, salah satu warga yang menerima pembayaran UGR mengatakan, bahwa merasa puas dengan proses pembayaran UGR yang dilaksanakan hari ini. Pendeta dan tokoh masyarakat Tanah Galian ini menambahkan bahwa nilai pembayaran UGR sudah sesuai dengan harapan warga.

"Kami mendukung proyek nasional. Masyarakat puas dengan UGR ini. Nilai sesuai dengan harapan dengan dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2012," ucap Akwila Sihar Sihotang usai menerima pembayaran UGR.