PKS Beberkan Penyebab Molornya Pemilihan Wagub DKI hingga Kini

JAKARTA - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempunyai wakil gubernur nampaknya masih belum jelas. DPRD DKI Jakarta sendiri akan fokus untuk menyelesaikan APBD DKI 2020 dahulu dibanding pemilihan wagub DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menjelaskan pemilihan wagub DKI terhambat karena belum dibentuk panitia pemilihan atau panlih. "DPRD nanti akan membentuk panlih. Kenapa dibentuk panlih, karena yang dulu belum dibentuk panlih," kata Suhaimi kepada wartawan, Selasa (19/11/2019).

Ia menambahkan, dulu baru dibentuk tim untuk menggodok tatibnya namun belum sempat disahkan di paripurna. Sementara orang-orangnya sudah berubah karena ada periode yang baru. "Maka secara otomatis akan dibentuk panlih yang baru sesuai dengan komposisi anggota anggota yang baru walaupun ada nama-nama lama," tambahnya.

Suhaimi dan para anggota DPRD DKI akan menyelesaikan dulu pembahasan anggaran. Targetnya pada 30 November 2019 sesuai aturan Kemendagri sudah ketok palu.

Setelah itu dievaluasi oleh Kemendagri 15 hari, dan sampai jelang tahun baru. Kemudian selanjutnya APBD sudah bisa dijalankan. "Itu sudah bentuk APBD 2020, tapi kemudian diberikan evaluasi ke Kemendagri lagi," jelas Suhaimi.

Kemudian setelah APBD 2020 disetujui, pihaknya akan fokus pada pemilihan Wagub. "Karena tidak lama lagi sebenarnya, tinggal pengesahan di paripurna dan pengesahan panlih," terangnya.

Dalam paripurna, lanjutnya, akan diverifikasi data calon wagub, kemudian dilanjutkan proses pemilihan di paripurna. "Di situ hak masing-masing anggota dewan ditentukan. Adapapun hak politik masing-masing dewan, mau milih mau enggak mau apa di situ diberikan," sambungnya.

Diketahui, PKS mengajukan dua nama kandidat cawagub yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Dirasa tak ada kemajuan, Partai Gerindra secara mengejutkan mengeluarkan empat nama kandidat cawagub yang baru diantaranya Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantoro, Sekretaris Jenderal Gerindra Ariza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.