Solusi Macet Jalur Puncak dengan Kanalisasi-One Way Belum Berhasil

BOGOR - Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dan kepolisian untuk mengurai kemacetan di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat khususnya saat akhir pekan. Mulai dari one way (sistem satu arah) hingga yang terbaru kanalisasi 2-1 (dua lajur untuk kendaraan ke atas puncak dan satu kendaraan ke bawah Jakarta pada pagi hari dan siang hari begitu juga sebaliknya).

Namun kedua rekayasa lalu lintas tersebut belum membuahkan hasil maksimal. Dalam praktiknya, sistem one way yang sudah berjalan hampir 32 tahun dan kanalisasi yang baru diuji coba sama-sama menimbulkan dampak negatif dan positif khususnya bagi para pengguna jalan baik wisatawan maupun warga sekitar.

Berdasarkan pantauan, setiap kali akhir pekan kawasan Puncak diserbu sekitar 19.000 hingga 20.000 unit kendaraan sehingga kemacetan parah tak bisa dihindari baik dari arah Jakarta maupun sebaliknya. Antrian panjang kendaraan sering kali terlihat sepanjang 5-10 kilometer mulai dari Gerbang Tol Ciawi hingga Megamendung pada pagi hari.

Petugas Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor yang memiliki kewenangan mengatur arus lalu lintas di kawasan berhawa sejuk itu juga tak memiliki terobosan dalam mengurai kemacetan. Sehingga rekayasa lalu lintas sistem one way dianggap paling efektif diterapkan di jalur sepanjang 22 kilometer (Gadog-Puncak Pass).

Menruut warga sekitar maupun pelaku usaha di kawasan Puncak, one way sangat mengganggu dan merugikan mereka. Terlebih interval waktu penerapan satu arah begitu lama. Sistem kanalisasi sebagai pengganti one way belum lama ini juga diterapkan. Sayang, saat uji coba jalur sepanjang 11 kilometer ini belum didukung infrastruktur memadai sehingga belum mampu mengurai kemacetan.

Laju kendaraan masih macet parah. Misalnya di Simpang Megamendung, Pasar Cisarua, dan Simpang Taman Safari Indonesia.
“Uji coba sistem kanalisasi terus dilanjutkan meskipun dalam pelaksanaan pertama ada beberapa kendala. Kami sepakat untuk tidak menyerah," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah, Kamis (31/10) lalu.

Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan PHRI Kabupaten Bogor Sofyan Ginting mengatakan perlu ada percepatan mengatasi permasalahan kemacetan di kawasan Puncak. Menurut dia, sistem kanalisasi merupakan bagian dari aspirasi masyarakat agar one way dihapus.

Maka dari itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mencetuskan sistem kanalisasi sebagai pengganti one way di jalur Puncak. "Bahkan kita telah merekrut puluhan polisi lingkungan warga (Polingga) untuk membantu kelancaran menghapus one way. Kami para pengusaha hotel restoran dan wisata selain memberikan dukungan berupa perlengkapan seragam dan lainnya juga serta insentif setiap bulannya sebesar Rp1,5 juta/orang," katanya.

Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Jansen Manangsang mendukung penuh upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghapus one way. Bahkan pihaknya telah merekrut Polingga untuk membantu mengatasi kemacetan di Simpang Safari. "Saya kira cukup tepat dan efektif mengurai kemacetan, itu sudah kita rasakan manfaatnya," ungkapnya.

Dia yakin jika semua pengusaha restoran, hotel maupun tempat wisata bersatu mengatasi kemacetan di jalur Puncak, perlahan-lahan masalah kemacetan bisa diatasi. “Ini juga untuk membantu perekonomian masyarakat," jelasnya. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan hal yang utama dihapusnya sistem one way digantikan dengan kanalisasi adalah terpenuhinya hak aksesibilitas warga sekitar Puncak.

Sehingga tak ada lagi jam naik dan jam turun yang dikeluhkan warga terkait sistem one way. Dia menegaskan jika nanti dalam evaluasi uji coba kedua kanalisasi pada awal Desember mendatang berjalan sukses maka tidak menutup kemungkinan akan dipermanenkan. "Kita lihat hasilnya nanti. Jika kanalisasi berjalan efektif akan diterapkan permanen," ungkapnya.

Sikap berbeda diungkapkan pihak kepolisian terhadap penghapusan one way. Kapolres Bogor AKBP M Joni mengungkapkan tidak siapnya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung lainnya saat uji coba kanalisasi 27 Oktober lalu membuat pihaknya mengusulkan untuk membatalkan sistem kanalisasi.

Alasannya, kondisi badan jalan belum siap. Kanalisasi kata dia harus membutuhkan tiga lajur sementara masih banyak beberapa titik badan jalan yang masih ada dua lajur. Sehingga tambah dia, pada saat dua menuju ke satu ini semuanya mengalami antrean. Contohnya pada saat uji coba arus yang turun belum terlalu banyak karena sebagian besar kendaraan menyerbu kawasan Puncak.

"Namun pada saat pulang kendaraan menumpuk atau padat mulai dari Pasar Cisarua hingga Cianjur sehingga kendaraan nyaris tak bergerak," jelasnya. Belum lagi banyaknya hambatan. Misalnya belum adanya fasilitas jembatan penyeberangan orang (JPO) sehingga kendaraan tersendat akibat penyeberang jalan di beberapa titik pusat oleh-oleh termasuk Pasar Cisarua.

Tak hanya itu, setelah melewati titik macet akibat banyaknya penyeberang jalan ditemukan juga beberapa lokasi yang badan jalannya sempit. Sehingga kendaraan yang biasanya melaju dalam dua lajur menjadi satu lajur. "Disitulah mengakibatkan hambatan kendaraan yang mengalir ke bawah. Jika ini dibiarkan terlalu lama maka menimbulkan antrean panjang," paparnya.

Bangun Jalur Puncak II

Bupati Bogor Ade Yasin meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Jalan Poros Tengah Timur (Puncak II) dalam Rakornas Pemerintah Pusat dengan Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (13/11).

Menurut Ade, pembangunan Jalur Puncak II adalah solusi untuk mengurai kemacetan dan mengurangi beban kendaraan di Jalan Raya Puncak yang bisa mencapai 19.000 unit, terutama saat musim liburan. Dia menjelaskan, Pemkab Bogor telah memiliki lahan yang bisa digunakan untuk Puncak II, yang membentang sepanjang 46 kilometer dari kawasan Sentul hingga Cianjur dan dianggap bisa mengurangi kepadatan kendaraan di Jalan Raya Puncak hingga 50%.

"Kami sudah jenuh dengan one way di Puncak. Kanalisasi 2-1 juga pernah dilakukan, tapi tidak berhasil. Ini karena volume kendaraan tidak sebanding dengan badan jalan yang kecil," kata Ade. Selain bisa mengurangi kemacetan, jalan baru ini juga dirasa mampu untuk mendongkrak perekonomian warga sekitar.

"Tapi ada kajian berbeda dari Kementerian PUPR dengan Kabupaten Bogor. Menurut Kemen PUPR, kalau dibangunkan jalan, mereka khawatir malah perumahan yang berkembang. Tapi kajian kami, justru dengan jalan itu, meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang berujung pada meningkatnya taraf hidup, perekonomian hingga indeks pembangunan. Dibikin green belt saja jika khawatir jadi banyak perumahan di sana," tegasnya.

Dia pun berharap Kementerian PUPR mulai melirik Puncak II untuk mengatasi masalah kemacetan di Puncak. Karena kata dia, jika mengandalkan APBD Kabupaten Bogor tidak memungkinkan. "Berdasarkan kajian kami, butuh Rp1,2 triliun untuk membangun Poros Tengah Timur. Kalau menggunakan APBD tidak memungkinkan. Anggaran kami minim sementara kebutuhannya banyak," katanya.

Solusi yang sama juga diungkapkan warga. Menurut mereka pembangunan jalur Puncak II sebagai solusi macet parah di jalur Puncak. "Ini solusi satu-satunya agar Puncak tidak lagi macet. Biasanya tidak sampai separah ini setelah diberlakukan sistem satu arah. Harapan kami Jalur Puncak II segera terwujud," kata Dirman yang pernah terjebak macet di Jalur Bogor-Puncak.

Warga Cianjur, Jawa Barat ini mengaku menghabiskan waktu hingga 12 jam untuk sampai ke rumah. Kemacetan parah yang terjadi di Jalur Puncak-Cianjur, sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi, membuat warga menginap di jalan. "Hitungan waktu dari keluar tol Ciawi di Bogor sampai rumah di Kampung Pasekon, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, hampir 12 jam. Padahal biasanya hanya ditempuh selama satu jam kalau malam hari," terangnya.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi kendaraan sewa itu menuturkan, kejadian semacam ini bukan pertama kali terjadi. Sebab, macet total selalu terjadi di kawasan Puncak pada saat libur panjang akhir pekan. Hal senada terucap dari Hendi Saeful Maladi, pelaku usaha sayur mayur yang memasok sayur mayur ke sejumlah pasar modern di Jabodetabek yang mengalami kerugian hingga jutaan rupiah setiap jalur Puncak macet total.

"Pernah sayuran yang kami kirim tidak sampai ke Jakarta karena macet parah di Jalur Puncak. Sebagian besar sayur yang dikirim membusuk karena kelamaan di atas mobil," katanya. Dia dan pengusaha lainnya berharap Jalur Puncak II segera terealisasi agar pelaku usaha tidak lagi merugi karena sayuran yang mereka kirim tidak sesuai kualitas yang masih segar sesampainya di tangan pemesan.

"Kalaupun ada jalur alternatif Jonggol atau Sukabumi membuat jarak tempuh semakin panjang sehingga sayur yang dikirim kualitasnya berkurang. Jalur Puncak II solusinya karena lebih dekat dan cepat sampai tujuan," ujarnya. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi mengungkapkan persoalan jalur Puncak dengan solusi rekayasa lalu lintas one way memang sudah tidak relevan dan harus diganti atau dicarikan solusi lain.

Dia mengatakan, pihaknya sempat melakukan survei bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada lokasi rencana pembangunan jalur Puncak 2 dan 3 yang digadang-gadang sebagai solusi macet jalur Puncak 1. "Dan pembangunan jalur Puncak 2 dan 3 itu jangka panjang dengan memilah mana yang lebih memungkinkan," ujarnya.

Namun demikian, pihaknya segera mendorong Bupati Bogor Ade Yasin untuk mencarikan solusi, bukan hanya jalur Puncak saja, tapi di Simpang Ciawi-Bogor juga harus jadi perhatian. "Jadi saya kira apa yang dilakukan BPTJ dan semua jajaran kepolisian sebagai pelaksana di lapangan adalah program jangka pendek. Harapannya adalah akan mengganti pola sistem one way yang diterapkan sejak 1985 hingga 2019 ini dalam mengatasi kemacetan Puncak hanya perpanjang jarak saja," ujarnya.

Menurut dia, sistem kanalisasi juga tidak menyelesaikan masalah kemacetan secara menyeluruh. Namun demikian, apa yang sudah dilakukan dalam uji coba 27 November lalu hasilnya akan dijadikan pedoman.