Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Hari Ini Anies Baswedan Akan Umumkan Kenaikkan UMP Rp4,2 Juta
Hari Ini Anies Baswedan Akan Umumkan Kenaikkan UMP Rp4,2 Juta
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2020 sebesar 8,51 persen pada hari ini, Jumat (1/11/2019). UMP 2019 yang tadinya Rp3,9 juta bakal menjadi Rp4,2 juta.
"Ya kita putuskan sesuai PP 78 atau naik sekitar 8,5% dari tahun ini. Pak Gubernur nanti yang mengumumkan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Andri Yansyah kepada wartawan di Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019.
Dia menjelaskan, Pemprov DKI tak bisa menaikkan UMP DKI 2020 melebihi ketentuan pemerintah pusat yang tertuang dalam PP 78. Untuk itu, Pemprov DKI bakal meningkatkan kesejahteraan buruh dengan cara lain.
Misalnya, kata dia, dengan membuat program pemberian kartu pekerja dan mengikutsertakan ibu rumah tangga pekerja dalam kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT). Dengan begitu, penghasilan pekerja tak hanya bertumpu pada upah suami, tapi juga istri.
Selain itu, lanjut Andri, pihaknya juga akan memperbanyak lokasi gerai pekerja dengan melibatkan unsur serikat buruh. Kemudian, pihaknya juga akan membuka klinik kesehatan untuk memudahkan para buruh dalam pelayanan kesehatan.
"Proses administrasi dari Kementerian Kesehatan dan Dinas kesehatan sudah dilakukan. Kami juga akan mengundang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk mengetahui apa saja syaratnya. Kami melihat ada ruang untuk tingkatkan pelayanan kesehatan melalui klinik kesehatan khusus buruh," tuturnya.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, Winarso mengatakan, buruh meminta Gubernur Anies menetapkan UMP di luar ketentuan PP No 78/2015."Sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan unsur buruh, UMP DKI 2020 sebesar Rp4,6 juta. Kami meminta Pemprov DKI untuk menetapkan UMP 2020 tidak berdasarkan PP 78 karena tidak sesuai dengan kebutuhan buruh," katanya.
Dalam mediasi beberapa waktu lalu, Winarso menuturkan, Pemprov DKI Jakarta akan berusaha meningkatkan pendapatan buruh meskipun terkendala oleh PP 78. Di antaranya melalui alternatif lain di upah sektoral, dan program dari Pemprov yang berpihak kepada buruh.
"Ya kita putuskan sesuai PP 78 atau naik sekitar 8,5% dari tahun ini. Pak Gubernur nanti yang mengumumkan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Andri Yansyah kepada wartawan di Jakarta, Kamis 31 Oktober 2019.
Dia menjelaskan, Pemprov DKI tak bisa menaikkan UMP DKI 2020 melebihi ketentuan pemerintah pusat yang tertuang dalam PP 78. Untuk itu, Pemprov DKI bakal meningkatkan kesejahteraan buruh dengan cara lain.
Misalnya, kata dia, dengan membuat program pemberian kartu pekerja dan mengikutsertakan ibu rumah tangga pekerja dalam kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT). Dengan begitu, penghasilan pekerja tak hanya bertumpu pada upah suami, tapi juga istri.
Selain itu, lanjut Andri, pihaknya juga akan memperbanyak lokasi gerai pekerja dengan melibatkan unsur serikat buruh. Kemudian, pihaknya juga akan membuka klinik kesehatan untuk memudahkan para buruh dalam pelayanan kesehatan.
"Proses administrasi dari Kementerian Kesehatan dan Dinas kesehatan sudah dilakukan. Kami juga akan mengundang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk mengetahui apa saja syaratnya. Kami melihat ada ruang untuk tingkatkan pelayanan kesehatan melalui klinik kesehatan khusus buruh," tuturnya.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, Winarso mengatakan, buruh meminta Gubernur Anies menetapkan UMP di luar ketentuan PP No 78/2015."Sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan unsur buruh, UMP DKI 2020 sebesar Rp4,6 juta. Kami meminta Pemprov DKI untuk menetapkan UMP 2020 tidak berdasarkan PP 78 karena tidak sesuai dengan kebutuhan buruh," katanya.
Dalam mediasi beberapa waktu lalu, Winarso menuturkan, Pemprov DKI Jakarta akan berusaha meningkatkan pendapatan buruh meskipun terkendala oleh PP 78. Di antaranya melalui alternatif lain di upah sektoral, dan program dari Pemprov yang berpihak kepada buruh.
(mhd)
Explore More