Djarot Tak Masalahkan Anies Akan 'Bongkar' e-Budgeting Peninggalan Ahok
Djarot Tak Masalahkan Anies Akan 'Bongkar' e-Budgeting Peninggalan Ahok
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan bakal segera memperbaiki sistem e-budgeting yang dianggap sebagai biang keladi dari anggaran yang diajukan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020.
Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, jika ada kejanggalan dalam penyusunan angaran maka Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah yang harus segera melakukan perbaikan. Sebab kata Djarot, itu menjadi tanggung jawab mutlak dari Bappeda dan Sekda yang notabene memiliki wewenang dalam proses penetapan anggaran.
"Jadi tidak masalah jika misalkan ada kejanggalan, ada umpan balik toh dari masyarakat dari dewan, ya disempurnain dong," kata Djarot saat dikonfirmasi, Kamis (31/19/2019).
Menurut Djarot, jika Anies hendak mengganti sistem e-budgeting tersebut, maka harus ada penyempurnaan. Sebab kata Djarot, jika hanya sekedar mengganti tanpa mengedepankan kemajuan teknologi maka aspek transparansi hanya sebatas angan-angan.
"Iya silahkan saja, itu kan kewenangan beliau, mungkin ada sistem yang lebih bagus kan, tapi yang kita terapkan harusnya itu tetap menggunakan elektronik e-budgeting," terangnya.
Terakhir Djarot mendukung penuh atas apa yang saat ini sedang dikerjakan Anies dalam membangun kota Jakarta, namun menurut Djarot juga harus ada suatu gagasan besar untuk memberikan kemudahan bagi warga Jakarta yang notabene tinggal di wilayah ibu kota.
"Sekarang bukan zamannya menggunakan uang kertas, jadi harus ada ide penggunaan e-money, saldo e-talking. Kita bikin namanya Jakarta one. Nah itu juga pake kartu. Karena ini Ini Ibu Kota Negara," katanya. (Baca Juga: Banyak Anggaran Tak Wajar di SKPD, Anies Sebut Biangnya Sistem Warisan Ahok)Pada era Gubernur DKI Jakarta dipimpin Basuki T Purnama (Ahok), Pemprov DKI membuat e-Budgeting untuk mengantisipasi anggaran siluman yang coba dimasukan oknum PNS maupun DPRD DKI. Dengan e-budgeting, masyarakat bisa mengetahui semua pengeluaran dan pemasukan yang ada di dalam APBD DKI.
Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, jika ada kejanggalan dalam penyusunan angaran maka Badan Pembangunan Perencanaan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah yang harus segera melakukan perbaikan. Sebab kata Djarot, itu menjadi tanggung jawab mutlak dari Bappeda dan Sekda yang notabene memiliki wewenang dalam proses penetapan anggaran.
"Jadi tidak masalah jika misalkan ada kejanggalan, ada umpan balik toh dari masyarakat dari dewan, ya disempurnain dong," kata Djarot saat dikonfirmasi, Kamis (31/19/2019).
Menurut Djarot, jika Anies hendak mengganti sistem e-budgeting tersebut, maka harus ada penyempurnaan. Sebab kata Djarot, jika hanya sekedar mengganti tanpa mengedepankan kemajuan teknologi maka aspek transparansi hanya sebatas angan-angan.
"Iya silahkan saja, itu kan kewenangan beliau, mungkin ada sistem yang lebih bagus kan, tapi yang kita terapkan harusnya itu tetap menggunakan elektronik e-budgeting," terangnya.
Terakhir Djarot mendukung penuh atas apa yang saat ini sedang dikerjakan Anies dalam membangun kota Jakarta, namun menurut Djarot juga harus ada suatu gagasan besar untuk memberikan kemudahan bagi warga Jakarta yang notabene tinggal di wilayah ibu kota.
"Sekarang bukan zamannya menggunakan uang kertas, jadi harus ada ide penggunaan e-money, saldo e-talking. Kita bikin namanya Jakarta one. Nah itu juga pake kartu. Karena ini Ini Ibu Kota Negara," katanya. (Baca Juga: Banyak Anggaran Tak Wajar di SKPD, Anies Sebut Biangnya Sistem Warisan Ahok)Pada era Gubernur DKI Jakarta dipimpin Basuki T Purnama (Ahok), Pemprov DKI membuat e-Budgeting untuk mengantisipasi anggaran siluman yang coba dimasukan oknum PNS maupun DPRD DKI. Dengan e-budgeting, masyarakat bisa mengetahui semua pengeluaran dan pemasukan yang ada di dalam APBD DKI.
(ysw)
Explore More