Anies Dinilai Kesulitan Tingkatkan Kinerja karena Ketiadaan Wagub

JAKARTA - Dua tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ada sejumlah prestasi dan kekurangan. Anies pun dinilai sulit untuk meningkatkan kinerja karena ketiadaan Wakil Gubernur.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, untuk menilai semua kebijakan Anies sejatinya masih terlalu prematur, karena kepemimpinan baru berjalan dua tahun ini dan tidak akan mewakili keseluruhan janji politik Anies di Pilkada 2017 lalu.

"Saya melihat objektif saja, misalkan soal reklamasi, Anies menolak reklamasi ya, reklamasi jangan diotak-atik. Artinya tetap saja harus sesuai dengan janji kampanye. Jangan mengizinkan dengan alasan apapun, IMB atau misalkan berdalih Ahok pernah mengizinkan seperti itu kan," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Selasa (15/10/2019).

Menurut Ujang, terlepas dari semua penilaian yang sifatnya positif dan negatif, dalam dua tahun kepemimpinan Anies roda pemerintahan Pemprov DKI ada sejumlah prestasi dan kekurangan.

"Ada juga prestasi dan kekurangan, misalkan janji menutup Hotel Alexis, lalu pembangunan stadion itu juga sedang direalisasi. Tapi yang paling penting sekarang adalah rakyat sudah mulai sulit untuk bertemu Anies, mau audiensi di Balai Kota juga enggak ada, ini menjadi catatan. Prestasinya ada kekurangannya juga ada," ujarnya.

Terlebih sepeninggal Wakil Gubernur Sandiaga Uno pada Agustus 2018, praktis Anies bekerja sendiri dan mengakibatkan adanya kepincangan dalam aspek pelayanan publik. Namun secara politik masih sendirinya Anies dalam memimpin Jakarta memberikan keuntungan pribadi untuk mengambil keputusan.

"Kalau menurut saya sih Anies senang tidak ada wakilnya, secara politik senang karena tidak ada matahari kembar. Cuma persoalannya adalah memang untuk meningkatkan kinerja jadi semakin sulit karena bekerja sendirian. Nah oleh karena itu ada dimensi politik ada juga dimensi pemberdayaan bagi Wakil Gubernur, nah ketika pasca-Sandiaga tidak ada maka sesungguhnya ya Anies lah yang menjadi penentu," ujarnya.

Terakhir Ujang berpendapat, sebenarnya apa yang sering dilontarkan anggota DPRD DKI mengenai sosok figur Wagub untuk DKI haruslah memahami permasalahan Jakarta ada betulnya. "Sejatinya memang cawagub harus paham, hapal, dan matang terkait persoalan Jakarta. Namun pernyataan para anggota DPRD DKI Jakarta terkait hal tersebut bisa saja untuk menyindir atau akal-akalan untuk menggesar dua calon yang sudah ada. Karena dianggap tidak mengetahui seluk-beluk DKI beserta permasalahannya," ucapnya.