DKI Siapkan Puluhan Kios Air Hadapi Kekeringan di Sejumlah Wilayah

JAKARTA - Sejumlah wilayah di DKI Jakarta pengguna air tanah saat ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk mengantisipasi wilayah pengguna air tanah yang mengalami kekeringan, PDAM Jaya telah menyiapkan tujuh tangki air dan 51 kios air.

Ke depan, wilayah pengguna air tanah yang mengalami kekeringan akan disambungkan ke pipa air PDAM. Direktur Utama PDAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo, mengatakan, pasokan air bersih PDAM Jaya saat musim kemarau ini tidak mengalami perubahan dan masih dalam keadaan normal. Adapun wilayah yang mengalami kekeringan merupakan penggguna air tanah. Wilayah yang mengalami kekeringan di antaranya Kamal Muara, Pegadungan, dan Penjaringan, Jakarta Utara.

Untuk itu, melalui satuan petugas air bersih, pihaknya menerjunkan tujuh tangki air dengan masing masing tangki berkapasitas empat meter kubik. "Satu meter kubik itu bisa digunakan 200 kepala keluarga per hari. Kami juga menyediakan 51 kios air bersih dengan menggunakan tangki air juga," kata Bambang saat dihubungi, Minggu (6/10/2019).

Bambang menjelaskan, ketahanan air bersih di Jakarta saat ini baru mencapai 60,2 persen, padahal itu layanan dasar kebutuhan warga Jakarta. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat konsen dengan peningkatan air bersih di Jakarta. Untuk itu, fungsi utama PDAM adalah menyediakan air bersih atau perpipaan yang memang menjadi kewajiban pemerintah.

Pada tahun ini, PDAM JAya bersama PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) akan membangun 500 liter per detik pipa baru dan menyelesaikan transmisi serta distribusi perpipaan ke wilayah yang mengalami kekeringan itu. Sedikitnya akan ada sekitar 3.000 sambungan baru. "Akhir tahun atau awal tahun depan sambungan itu akan selesai," ungkapnya.

Selain itu, PDAM Jaya akan mengalihkan sumber air bersih dari Tangerang sebesar 2,875 liter per detik ke kawasan Jakarta Barat dan Utara, khususnya Kamal Muara, Tegal Alur, dan Pluit. "Ya, kita akan layani air bersih di kawasan Barat dan Utara Jakarta yang saat ini keterbatasan air bersih. Namun, tentunya ketika Sumber Penyediaan Air Minum (SPAM) di Pesanggarahan dan hutan kota sudah tersedia," ucapnya.

Bambang melanjutkan, saat ini pihaknya sudah melakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan pembuatan SPAM di Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan kapasitas 700 liter per detik, serta membuat instalasi pengolahan air (IPA) Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, guna menambah sumber air baku sebesar 500 liter per detik.

Sebanyak 700 liter per detik tersebut bisa melayani 40 ribu pelanggan baru, sedangkan 500 liter per detik mampu melayani 30 ribu pelanggan baru, sekaligus menambah suplai air bersih ke pelanggan existing pada 2019 mendatang. "SPAM Kali Pesanggrahan untuk memenuhi kebutuhan air diwilayah Pesanggrahan dan sekitarnya. Sedangkan dari Tangerang untuk Jakarta bagian Barat dan utara ditambah IPA Hutan Kota," pungkasnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengapresiasi upaya PDAM Jaya untuk terus meningkatkan suplai air bersih melalui kerja sama dengan berbagai instansi dan pemerintah daerah mitra DKI. Namun, selama ini ia belum melihat adanya upaya Pemprov DKI menekan penggunaan air tanah dan mendistribusikan air bersih ke seluruh pemukiman, khususnya pemukiman masyarakat menengah ke bawah.

Berdasarkan data Dinas perindustrian dan Energi DKI Jakarta, setidaknya masih ada sekitar 4.231 gedung komersil yang menggunakan air tanah. Penurunan muka tanah pun terjadi hingga 15 centimeter per tahun. Seharusnya, kata dia, apabila daerah sudah dialiri pipa air bersih, DKI tidak boleh mengizinkan penggunaan air tanah, apalagi untuk komersil.

"Wajar kalau DKI ternacam krisis air bersih kalau permukaan tanah menurun dan suplai air bersih tidak bertambah. DKI belum miliki niat mengelola air bersih untuk masyarakat," tandasnya.

Yuke mengakui sulitnya menambah sumber mata air meski PDAM Jaya telah berusaha menambahnya dengan membuat Water Treatment Plant (WTP) dan SPAM, kerja sama dengan daerah lain dan berencana mengembalikan air limbah menjadi air bersih.

Namun, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, upaya yang dilakukan tidak berkelanjutan dan tidak berdampak terhadap masyarakat menengah ke bawah. Tarif langganan air yang mahal dan pelayanan yang tidak maksimal lantaran debit air kecil bahkan mengering, selalu dikeluhkan oleh masyarakat pelanggan air bersih.

"Kalau tidak mampu menambah daerah layanan air bersih ya setidaknya pelanggan, khususnya masyarakat menengah ke bawah mendapatkan debit air yang cukup dan bertarif murah. Banyak kok di Manggarai dan Tebet tempat saya reses mengeluhkan itu," tegasnya.

Berdasarkan data Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), di DKI Jakarta pada musim kemarau panjang ini terdapat 15 kecamatan yang masuk dalam kategori Awas Potensi Kekeringan, dengan indikator lebih dari 61 (enam puluh satu) hari tanpa hujan. Ke 15 kecamatan tersebut adalah Menteng, Gambir, Kemayoran, Tanah Abang, Cilincing, Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading, Penjaringan, Tebet, Pasar Minggu, Setiabudi, Makasar, Pulogadung, dan Cipayung.

Sementara berdasarkan data PAM Jaya, terdapat 41 kelurahan (15,47%) dari total kelurahan yang di DKI Jakarta, belum terlayani jaringan air PAM, dan 11 kelurahan (4,15%) dari total kelurahan di antaranya masuk dalam kategori Awas Potensi Kekeringan.

Beberapa kelurahan itu antara lain Kelurahan Kapuk Muara, Kamal Muara di Jakarta Utara, Pondok Rangon, Munjul, Cilangkap, Setu, Bambu Apus, Ceger, Lubang Buaya, Kebon Pala, dan Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur.