alexametrics

Elemen Masyarakat Desak Jokowi Tidak Keluarkan Perppu KPK

loading...
Elemen Masyarakat Desak Jokowi Tidak Keluarkan Perppu KPK
Srikandi Milenial berpanas-panasan menyuarakan aspirasi mereka agar Jokowi segera melantik pimpinan KPK yang baru. Aksi ini digelar di Silang Monas, Jakarta, bertepatan dengan Hari Batik Nasional, Rabu (2/10/2019). Foto/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi damai mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Mereka juga Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK.

Salah satu elemen yang berunjuk rasa adalah Srikandi Milenial yang berpanas-panasan menyuarakan aspirasi mereka agar Jokowi segera melantik pimpinan KPK yang baru. Mereka mengenakan bawahan batik dan atas kaos berwarna putih. Aksi ini digelar di Silang Monas, Jakarta, bertepatan dengan Hari Batik Nasional, Rabu (2/10/2019).

Meski panas menyengat dan melunturkan riasan wajah mereka, para Srikandi Milenial ini tetap semangat untuk mendesak pemerintah tidak menerbitkan Perppu KPK. Selain Srikandi Milenial, ikut bergabung ratusan orang yang mengatasnamakan diri Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD). Mereka sempat membentangkan bendera Merah Putih ukuran raksasa.



Koordinator MPD, Carlos mengatakan, UU KPK sudah disahkan dan pimpinan yang baru sudah terpilih. Oleh karena itu pihaknya meminta agar Presiden segera melantik pimpinan yang baru.

“Kami hadir kembali di depan Istana Merdeka untuk melakukan aksi damai bersama dengan menyajikan konser rakyat. Kami meminta Bapak Presiden yang pertama agar segera melantik pimpinan KPK yang baru,” ungkap Carlos di lokasi aksi.

Pihaknya juga meminta presiden agar tidak menerbitkan Perppu atas UU KPK yang baru disahkan oleh DPR. Hal itu dikarenakan ada mekanisme hukum melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan lahirnya UU KPK yang baru.

“Sudah ada UU atau aturan hukum yang disahkan melalui rapat paripurna bulan lalu, sehingga tida ada yang namanya kekosongan hukum atau kegentingan yang mendesak untuk diterbitkannya Perppu,” tandasnya.

MPD juga mengimbau masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk dalam menyampaikan aspirasi. "Hindari aksi anarkis yang lebih banyak menimbulkan kemudaratan," tandasnya.
(poe)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak