3.719 Personel Dikerahkan Amankan Aksi Demonstrasi di DPR, KPU, hingga MK

JAKARTA - Sebanyak 3.719 personel gabungan dikerahakan untuk menjaga dan mengamankan demonstrasi beberapa elemen masyarakat yang menolak RUU Pilkada . Aksi akan dilakukan di kawasan depan Gedung DPR/MPR dan sejumlah lokasi lainnya seperi Komisi Pemilian Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk berjaga dan mengantisipasi dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 3.719 personel gabungan," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat (23/8/2024).



Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Lebih detail, dia mengatakan sebanyak 2.779 personel keamanan ditempatkan di sekitar Gedung Parlemen.

Mereka dikerahkan untuk memastikan massa masuk ke dalam gedung ataupun menutup jalan tol yang berada di depannya. Sementara itu untuk pengamanan juga dilakukan di sejumlah titik seperti Bawaslu, KPU, dan MK.

Terkait penutupan arus lalu lintas di sekitar gedung wakil rakyat, bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas juga disesuaikan dengan perkembangan dinamika di lapangan.

"Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkat maka diadakan penutupan jalan. Apabila jumlah masa tidak banyak lalin normal seperti biasa," bebernya.

Susatyo menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengutamakan negosiasi, dan pelayanan secara humanis (berperikemanusiaan).

Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan peserta aksi untuk melakukan aksi dengan santun, tidak anarkis, menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi dapat berjalan aman, dan tertib sesuai harapan semua.



Susatyo menyebutkan personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang menyampaikan pendapatnya.