Bakal Terapkan Jalan Berbayar, Pengamat: Tangerang Lebih Maju
Bakal Terapkan Jalan Berbayar, Pengamat: Tangerang Lebih Maju
A
A
A
JAKARTA - Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, penerapan Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) , Jakarta bakal tersalip wilayah lain. Bahkan, kata dia, Tangerang akan menerapkan sistem ERP di beberapa ruas jalannya.
"Pengaturan lalu lintas untuk memecahkan kemacetan menjadi masalah serius kota-kota satelit sekitar Jakarta termasuk Kota Tangerang. Kota-kota satelit tersebut termasuk Tangerang mencoba mengatasi kemacetan dan kepadatan di sejumalah ruas jalan dengan berbagai cara. Saat ini pemerintah Kota Tangerang sampai pada kesimpulan akan menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik," kata Tigor kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).
Dia menambahkan, kesimpulan itu diambil berdasarkan hasil analisa terhadap kemacetan yang terus terjadi di beberapa ruas jalan Tangerang. Menurut rencana kebijakan ERP tersebut akan diterapkan di Jalan HOS Cokroaminoto, Ciledug, Kota Tangerang.
Tigor mengatakan, rencana lebih maju ketimbang DKI Jakarta. Padahal Jakarta sudah lebih dulu memiliki pengalaman belajar tentang ERP tetapi justru mencoret dan membatalkan proyek ERP. Jadi harusnya Jakarta lebih dulu membuat ERP dibandingkan Tangerang.
"Sementara Kota Tangerang lebih maju dalam bersikap dan memutuskan akan menerapkan ERP," katanya.
Menurutnya, Jakarta tetap saja lebih suka pendekatan kebijakannya pada cara yang rumit dan sulit ditegakkan. Kebijakan pengendalian yang digunakan justru memperpanjang dan memperluas Ganjil Genap. Padahal kebijakan Ganjil Genap adalah lebih untuk jangka pendek atau kegiatan tertentu.
Misalnya saja ketika Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games Agustus 2018. Ketika itu ganjil genap untuk mengurangi kepadatan pada ruas jalan tertentu yang merupakan akses para atlet. Tetapi pada akhir Asian Games, di Desember 2018 justru Pemprov Jakarta kembali memperpanjang pemberlakuan aturan tersebut.
Selanjutnya pada 9 September 2019 ganjil genap diperluas cakupan ruas jalannya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas agar memperbaiki kondisi buruk udara Jakarta yang terus menerus juara satu terburuk di dunia.
"Seminggu setelah diterapkan perluasan ganjil genap kurang efekti dan terbukti ruas jalan targetnya masih macet dan kondisi cuaca udara Jakarta masih saja juara satu atau dua terburuk di dunia," kata Tigor.
"Pengaturan lalu lintas untuk memecahkan kemacetan menjadi masalah serius kota-kota satelit sekitar Jakarta termasuk Kota Tangerang. Kota-kota satelit tersebut termasuk Tangerang mencoba mengatasi kemacetan dan kepadatan di sejumalah ruas jalan dengan berbagai cara. Saat ini pemerintah Kota Tangerang sampai pada kesimpulan akan menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronik," kata Tigor kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).
Dia menambahkan, kesimpulan itu diambil berdasarkan hasil analisa terhadap kemacetan yang terus terjadi di beberapa ruas jalan Tangerang. Menurut rencana kebijakan ERP tersebut akan diterapkan di Jalan HOS Cokroaminoto, Ciledug, Kota Tangerang.
Tigor mengatakan, rencana lebih maju ketimbang DKI Jakarta. Padahal Jakarta sudah lebih dulu memiliki pengalaman belajar tentang ERP tetapi justru mencoret dan membatalkan proyek ERP. Jadi harusnya Jakarta lebih dulu membuat ERP dibandingkan Tangerang.
"Sementara Kota Tangerang lebih maju dalam bersikap dan memutuskan akan menerapkan ERP," katanya.
Menurutnya, Jakarta tetap saja lebih suka pendekatan kebijakannya pada cara yang rumit dan sulit ditegakkan. Kebijakan pengendalian yang digunakan justru memperpanjang dan memperluas Ganjil Genap. Padahal kebijakan Ganjil Genap adalah lebih untuk jangka pendek atau kegiatan tertentu.
Misalnya saja ketika Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games Agustus 2018. Ketika itu ganjil genap untuk mengurangi kepadatan pada ruas jalan tertentu yang merupakan akses para atlet. Tetapi pada akhir Asian Games, di Desember 2018 justru Pemprov Jakarta kembali memperpanjang pemberlakuan aturan tersebut.
Selanjutnya pada 9 September 2019 ganjil genap diperluas cakupan ruas jalannya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas agar memperbaiki kondisi buruk udara Jakarta yang terus menerus juara satu terburuk di dunia.
"Seminggu setelah diterapkan perluasan ganjil genap kurang efekti dan terbukti ruas jalan targetnya masih macet dan kondisi cuaca udara Jakarta masih saja juara satu atau dua terburuk di dunia," kata Tigor.
(mhd)
Explore More