Sukseskan Formula E, Pemprov DKI Siapkan Anggaran Besar
Sukseskan Formula E, Pemprov DKI Siapkan Anggaran Besar
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tengah mematangkan persiapan perhelatan balapan bergengsi Formula E 2020. Sejumlah anggaran telah dimasukkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 dan RAPBD 2020. Tercatat dari seluruh rangkaian itu, anggaran sebesar Rp1,6 triliun disiapkan dari empat pos selama kurun waktu 2019-2020 mendatang.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, untuk menggelar acara ini, pihaknya meminta BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mempersiapkan sarana dan prasarana. Pembangunan aspal di lintasan wajib dilakukan agar kendaraan jet itu tak terganggu dengan kecepatan 300 km/jam.
Termasuk soal gelaran acara, Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta wajib menyetor dana 20 juta poundsterling atau setara Rp345,9 miliar untuk menjadi tuan rumah balap mobil listrik Formula E atau disebut sebagai commitment fee. Dana itu harus disetorkan kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E. "Jumlahnya 20 juta poundsterling. Formula E USD24,1 juta," ujar Anies, Senin (19/8/2019).
Selain harus menyetor kepada federasi, DKI meminta anggaran tambahan sebesar Rp934 miliar yang diposkan untuk penyelenggaraan dan asuransi. Nilai anggaran itu diajukan dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di ruang Komisi E DPRD DKI pada pekan lalu.
Usulan anggaran dari Pemprov DKI itupun mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Mereka menyetujui anggaran belanja langsung tersebut melalui pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 senilai Rp360 miliar atau atau 20,79 juta poundsterling.
Dalam draf yang diajukan, DKI meminta pagu anggaran indikatif sebesar Rp934 miliar. Rinciannya, 22 juta poundsterling atau Rp378,46 miliar untuk biaya penyelenggaraan dan 35 juta euro atau Rp556,22 miliar untuk asuransi. Artinya, total anggaran DKI sebesar Rp934 miliar.
Sementara untuk pembangunan, PT Jakpro yang ditugasi menyelenggaraan turnamen balap mobil listrik akan menyiapkan dana Rp306 miliar. Anggaran itu sudah diajukan dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan APBD DKI 2020.
Dalam draftnya, PT Jakpro meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp305,2 miliar yang nantinya digunakan untuk sejumlah hal. Pertama, Rp 5 miliar untuk pre feasibility study (FS) dan research and development (R&D). Lalu Rp112 miliar untuk civil works dan perbaikan jalan raya, Rp48 miliar untuk dinding dan pagar, dan Rp67,2 miliar untuk pembuatan trek dan jalur balap.
Selanjutnya, Rp10 miliar untuk layanan umum, seperti keamanan, kebersihan, pengelolaan sampah, toilet, manajemen lalu lintas, dan layanan parkir, serta Rp6 miliar untuk honor tim pelaksana lokal. Honor itu ditujukan untuk 50 orang selama 12 bulan. Honor tiap orang Rp10 juta per bulan. Ada juga anggaran Rp25 miliar untuk biaya tak terduga dan Rp32 miliar untuk safety dan race materials.
Terhadap anggaran itu, Corporate Secretary Jakpro Hani Sumarno membenarkan akan hal itu. Hani menyebut pihaknya tengah menunggu Gubernur Anies menerbitkan peraturan gubernur (pergub) penugasan terhadap Jakpro. "Di tugaskan untuk Formula E iya, tapi tunggu pergubnya," ujar Hani.
Selain rincian anggaran itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengajukan anggaran senilai Rp600 juta untuk sosialisasi dan pre-event Formula E. Dalam draf tertulis kegiatan Jakarta Fun Race 2020 dengan keterangan sosialisasi dan pre-event Formula E dengan jumlah anggaran Rp600 juta.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus mengatakan, pre-event ini sebagai bentuk sosialisasi agar masyarakat mengetahui Jakarta akan mengadakan Formula E. "Kami ada kegiatan pre-event. Itu kami anggarkan di Dispora. Jangan sampai ada Formula E, tapi masyarakat belum (tahu)," kata Firdaus.
Ketua Komisi E DPRD DKI Syahrial menyebutkan, anggaran sosialisasi atau pre-event itu kemungkinan dikabulkan DPRD DKI bersama dengan anggaran pelaksanaan sebesar 22 juta poundsterling. "Jadi, tetap kami sesuai yang 2019 fun race ini Rp600 juta. Yang 2020 nanti kami anggarkan 22 juta poundsterling," ucap Syahrial.
Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik meminta masyarakat tak melihat ajang balap dari sisi anggaran yang besar. Lepas dari itu, masyarakat harus melihat sisi positif karena Jakarta menjadi tuan rumah. Ini menandakan kepercayaan dari dunia internasional.
"Saya mengapresiasi saat DKI menjadi tuan rumah dan dapat. Pertama, saya bilang positifnya pasti dalam penyelenggaraan ada putaran ekonomi yang bagus. Kedua, yang paling berharga adalah kepercayaan dunia internasional. Ketika diselenggarakan di Jakarta berarti Jakarta kota aman," ungkap Taufik di gedung DPRD.
Bahkan, Taufik ingin acara internasional bisa digelar tiap bulannya di Jakarta. Ia menyarankan agar anggaran segera diajukan. “Bisa setiap bulan harus ada event intenasional di Jakarta. Minim loh Jakarta," katanya.
Termasuk ekonomi masyarakat. Taufik menyakini, dengan anggaran yang besar mencapai Rp1,6 triliun akan menggerakkan ekonomi Jakarta. Terlebih bila pada akhirnya anggaran yang disiapkan berlebih, sisa anggaran bisa dikembalikan ke kas daerah.
"Membuka kepercayaan, menggerakkan ekonomi masyarakat kalau ada event internasional. Kan harus dialokasikan dulu, bahwa pelaksanaannya nanti (atau) enggak dikeluarkan bisa terjadi. Balik dong ke kas daerah," tuturnya.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, untuk menggelar acara ini, pihaknya meminta BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mempersiapkan sarana dan prasarana. Pembangunan aspal di lintasan wajib dilakukan agar kendaraan jet itu tak terganggu dengan kecepatan 300 km/jam.
Termasuk soal gelaran acara, Anies mengatakan Pemprov DKI Jakarta wajib menyetor dana 20 juta poundsterling atau setara Rp345,9 miliar untuk menjadi tuan rumah balap mobil listrik Formula E atau disebut sebagai commitment fee. Dana itu harus disetorkan kepada Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E. "Jumlahnya 20 juta poundsterling. Formula E USD24,1 juta," ujar Anies, Senin (19/8/2019).
Selain harus menyetor kepada federasi, DKI meminta anggaran tambahan sebesar Rp934 miliar yang diposkan untuk penyelenggaraan dan asuransi. Nilai anggaran itu diajukan dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di ruang Komisi E DPRD DKI pada pekan lalu.
Usulan anggaran dari Pemprov DKI itupun mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Mereka menyetujui anggaran belanja langsung tersebut melalui pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 senilai Rp360 miliar atau atau 20,79 juta poundsterling.
Dalam draf yang diajukan, DKI meminta pagu anggaran indikatif sebesar Rp934 miliar. Rinciannya, 22 juta poundsterling atau Rp378,46 miliar untuk biaya penyelenggaraan dan 35 juta euro atau Rp556,22 miliar untuk asuransi. Artinya, total anggaran DKI sebesar Rp934 miliar.
Sementara untuk pembangunan, PT Jakpro yang ditugasi menyelenggaraan turnamen balap mobil listrik akan menyiapkan dana Rp306 miliar. Anggaran itu sudah diajukan dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan APBD DKI 2020.
Dalam draftnya, PT Jakpro meminta Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp305,2 miliar yang nantinya digunakan untuk sejumlah hal. Pertama, Rp 5 miliar untuk pre feasibility study (FS) dan research and development (R&D). Lalu Rp112 miliar untuk civil works dan perbaikan jalan raya, Rp48 miliar untuk dinding dan pagar, dan Rp67,2 miliar untuk pembuatan trek dan jalur balap.
Selanjutnya, Rp10 miliar untuk layanan umum, seperti keamanan, kebersihan, pengelolaan sampah, toilet, manajemen lalu lintas, dan layanan parkir, serta Rp6 miliar untuk honor tim pelaksana lokal. Honor itu ditujukan untuk 50 orang selama 12 bulan. Honor tiap orang Rp10 juta per bulan. Ada juga anggaran Rp25 miliar untuk biaya tak terduga dan Rp32 miliar untuk safety dan race materials.
Terhadap anggaran itu, Corporate Secretary Jakpro Hani Sumarno membenarkan akan hal itu. Hani menyebut pihaknya tengah menunggu Gubernur Anies menerbitkan peraturan gubernur (pergub) penugasan terhadap Jakpro. "Di tugaskan untuk Formula E iya, tapi tunggu pergubnya," ujar Hani.
Selain rincian anggaran itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengajukan anggaran senilai Rp600 juta untuk sosialisasi dan pre-event Formula E. Dalam draf tertulis kegiatan Jakarta Fun Race 2020 dengan keterangan sosialisasi dan pre-event Formula E dengan jumlah anggaran Rp600 juta.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus mengatakan, pre-event ini sebagai bentuk sosialisasi agar masyarakat mengetahui Jakarta akan mengadakan Formula E. "Kami ada kegiatan pre-event. Itu kami anggarkan di Dispora. Jangan sampai ada Formula E, tapi masyarakat belum (tahu)," kata Firdaus.
Ketua Komisi E DPRD DKI Syahrial menyebutkan, anggaran sosialisasi atau pre-event itu kemungkinan dikabulkan DPRD DKI bersama dengan anggaran pelaksanaan sebesar 22 juta poundsterling. "Jadi, tetap kami sesuai yang 2019 fun race ini Rp600 juta. Yang 2020 nanti kami anggarkan 22 juta poundsterling," ucap Syahrial.
Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik meminta masyarakat tak melihat ajang balap dari sisi anggaran yang besar. Lepas dari itu, masyarakat harus melihat sisi positif karena Jakarta menjadi tuan rumah. Ini menandakan kepercayaan dari dunia internasional.
"Saya mengapresiasi saat DKI menjadi tuan rumah dan dapat. Pertama, saya bilang positifnya pasti dalam penyelenggaraan ada putaran ekonomi yang bagus. Kedua, yang paling berharga adalah kepercayaan dunia internasional. Ketika diselenggarakan di Jakarta berarti Jakarta kota aman," ungkap Taufik di gedung DPRD.
Bahkan, Taufik ingin acara internasional bisa digelar tiap bulannya di Jakarta. Ia menyarankan agar anggaran segera diajukan. “Bisa setiap bulan harus ada event intenasional di Jakarta. Minim loh Jakarta," katanya.
Termasuk ekonomi masyarakat. Taufik menyakini, dengan anggaran yang besar mencapai Rp1,6 triliun akan menggerakkan ekonomi Jakarta. Terlebih bila pada akhirnya anggaran yang disiapkan berlebih, sisa anggaran bisa dikembalikan ke kas daerah.
"Membuka kepercayaan, menggerakkan ekonomi masyarakat kalau ada event internasional. Kan harus dialokasikan dulu, bahwa pelaksanaannya nanti (atau) enggak dikeluarkan bisa terjadi. Balik dong ke kas daerah," tuturnya.
(thm)
Explore More