alexametrics

DKI Diminta Ganjil Genap Juga Diterapkan untuk Sepeda Motor

loading...
DKI Diminta Ganjil Genap Juga Diterapkan untuk Sepeda Motor
Pengendara sepeda motor melintas di MH Thamrin, Jakarta Pusat. Foto/Ilustrasi/SINDOPhoto
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didesat untuk menerapkan ganjil genap bagi sepeda motor. Hal itu disampaikan oleh Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga.

"Penerapan ganjil-genap harus diterapkan kepada seluruh kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2," kata Nirwono melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Rabu 7 Agustus 2019.

Nirwono menjelaskan, hal itu harus dilakukan jika Pemprov DKI benar-benar ingin mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta. Karena, kata dia, roda dua dikenakan ganjil genap bisa menekan polusi udara serta menunjukkan keadilan berkendaraan lantaran sama-sama bayar pajak.



Selain itu, Nirwono juga menyarankan, agar lokasi perluasan ganjil genap memperhatikan ketersediaan angkutan umum dan transportasi massal yang terintegrasi dengang baik. Hal itu bisa diterapkan secara bertahap sampai benar-benar dapat diandalkan angkutan/transportasi umumnya.

"Pemprov DKI harus segera menerapkan jalan berbayar elektronik di ruas jalan raya yang padat, menerapkan e-parking progresif semakin mahal ke pusat kota dan menertibkan parkir liar, memperbanyak park and ride di terminal bus, stasiun kereta api, halte transit, membangun trotoar dan jalur sepeda lebih banyak di pusat kota," katanya.

Kemudian, lanjut Nirwono, Pemprov DKI harus memperbanyak penanaman pohon besar dan teduh sebagai penyerap polutan dan penghasil oksigen di seluruh wilayah DKI terutama di sepanjang jalan raya.

Dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, Pemprov DKI juga harus menata ulang tata ruang kotanya, seperti membangun hunian vertikal yang terjangkau dan terpadu dekat jarringan transportasi massal. Sehingga warga sehari-hari cukup berjalan kaki atau bersepeda dalam beraktivitas ke sekolah, pasar, kantor dan menggunakan angkutan massal saat keluar dari kawasan.

"Pemprov DKI, Jawa Barat, dan Banten serta pemda se-Jabodetabek harus bekerja sama mengendalikan pertumbuhan permukiman yang semakin menjauh dari pusat kota dan tidak terintegrasi dengan jaringan transportasi massal," pungkasnya.
(mhd)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak