Disdik DKI Bakal Tertibkan Kepala Sekolah Bandel yang Tetap Rekrut Guru Honorer
loading...
Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaludin menyebut bakal menertibkan kepala sekolah yang tetap merekrut guru honorer meski sudah ada larangan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Isu cleansing guru honorer setelah 107 guru honorer di Jakarta diberhentikan sepihak masih menjadi polemik. Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaludin menyebut bakal menertibkan kepala sekolah yang tetap merekrut guru honorer meski sudah ada larangan.
“Kami sampaikan kepala sekolah yang bandel akan kita tertibkan,” kata Budi saat rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Budi menjelaskan, alasan para kepala sekolah merekrut guru honorer untuk kebutuhan pendidikan. Kendati begitu, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI tak bisa memberikan rekomendasi.
“Dinas tidak bisa berikan rekomendasi, tapi di satu sisi mereka butuh. Akhirnya kepala sekolah sebagai pengguna Dana BOS dan diperbolehkan, asalkan tidak boleh lebih dari 50% penggunaannya untuk tenaga honorer, maka mereka melakukan,” ujarnya.
Dia menambahkan, Disdik DKI Jakarta tidak bisa memfasilitasi perekrutan guru honorer dengan jalur yang tidak benar. Oleh karena itu, proses perekrutan guru honorer sedikit mengalami kebuntuan.
"
Di satu sisi kami tidak berikan rekomendasi, akhirnya tidak keluar data Dapodik dan NUPTK. Ini yang kita lakukan penataan, verifikasi, identifikasi, kita redistribusi mereka ke sekolah yang membutuhkan," ucapnya.
"Mereka guru honorer yang diangkat kepala sekolah akhirnya terdampak pada satu sekolah berlebih, ini yang ramai diperdebatkan," sambung dia.
“Kami sampaikan kepala sekolah yang bandel akan kita tertibkan,” kata Budi saat rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Budi menjelaskan, alasan para kepala sekolah merekrut guru honorer untuk kebutuhan pendidikan. Kendati begitu, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI tak bisa memberikan rekomendasi.
“Dinas tidak bisa berikan rekomendasi, tapi di satu sisi mereka butuh. Akhirnya kepala sekolah sebagai pengguna Dana BOS dan diperbolehkan, asalkan tidak boleh lebih dari 50% penggunaannya untuk tenaga honorer, maka mereka melakukan,” ujarnya.
Dia menambahkan, Disdik DKI Jakarta tidak bisa memfasilitasi perekrutan guru honorer dengan jalur yang tidak benar. Oleh karena itu, proses perekrutan guru honorer sedikit mengalami kebuntuan.
"
Di satu sisi kami tidak berikan rekomendasi, akhirnya tidak keluar data Dapodik dan NUPTK. Ini yang kita lakukan penataan, verifikasi, identifikasi, kita redistribusi mereka ke sekolah yang membutuhkan," ucapnya.
"Mereka guru honorer yang diangkat kepala sekolah akhirnya terdampak pada satu sekolah berlebih, ini yang ramai diperdebatkan," sambung dia.
(cip)
Explore More