alexametrics

Masih Dikaji, Dua Pekan Lagi Perluasan Ganjil-Genap Diputuskan

loading...
Masih Dikaji, Dua Pekan Lagi Perluasan Ganjil-Genap Diputuskan
Masih Dikaji, Dua Pekan Lagi Perluasan Ganjil-Genap Diputuskan
A+ A-
JAKARTA - Usulan perluasan ganjil-genap di DKI Jakarta terus menguat akibat masih tingginya angka kemacetan di Ibu Kota. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga dengan cepat merespons usulan perluasan ganjil-genap yang baru-baru ini dilayangkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Usulan BPTJ telah dikaji dan diharapkan hasilnya bisa didapatkan dalam dua pekan mendatang.

Saat ini ganjil-genap berlaku di sembilan ruas jalan, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan S Parman (simpang Jalan Tomang Raya-simpang Jalan KS Tubun), Jalan DI Panjaitan, dan Jalan Ahmad Yani. Adapun waktu pemberlakuan pada jam sibuk pagi yaitu pukul 06.00–10.00 WIB dan jam sibuk sore yaitu pukul 16.00–20.00 WIB.

Pengecualian pemberlakuan ada pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk tol dan segmen pintu keluar tol sampai dengan persimpangan terdekat. Untuk diketahui, sistem ganjil-genap saat Asian Games waktu pelaksanaannya lebih panjang, yakni berlaku 15 jam sejak pukul 06.00–21.00 WIB. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku pihaknya telah menerima surat dari BPTJ tersebut dan akan segera berkoordinasi sebelum memutuskan usulan tersebut.



Menurutnya, usulan tersebut harus dikaji secara komprehensif, dari aspek ekonomi, sosial, dan sebagainya. "Usulan BPTJ tentunya berdasarkan hasil evaluasi. Kami Pemprov, dalam ambil keputusan, itu banyak aspek harus dinilai, apakah itu aspek ekonomi, sosial," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Syafrin menjelaskan, kesuksesan pemberlakuan sistem ganjil-genap saat Asian Games XIII 2018 dan Asian Para Games III sifatnya jangka pendek, bukan jangka panjang; sementara usulan BPTJ untuk memperluas ganjil-genap seperti halnya saat Asian Games adalah jangka panjang. Artinya, kajian tidak bisa dilakukan hanya melihat dampak dari kemacetan ataupun kecepatan kendaraan ketika ganjil-genap diperluas.

Saat ini, lanjut Syafrin, tim internal Dinas Perhubungan tengah melakukan evaluasi dan kajian tersebut. Nantinya, hasil evaluasi dan kajian akan dikomprehensifkan dengan kajian BPTJ, lalu diakselerasikan sesuai janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Untuk jangka panjang harus dilakukan kajian komprehensif, hingga didapatkan alternatif solusi yang win-win solution. Dalam dua minggu ke depan, kami harap kajian sudah selesai," ungkapnya. Setelah Asian Games, kebijakan ganjil-genap dilanjutkan mulai 2 Januari 2019.

Kebijakan ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Gubernur No 155/2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap. “Kebijakan ganjil-genap sebagai pengendalian lalu lintas akan di-review selama tiga bulan. Fokusnya meningkatkan penumpang angkutan umum sebanyak-banyaknya,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko.

Sigit menjelaskan, kebijakan ganjil-genap merupakan bagian dari pola transportasi makro sebagai pengendalian lalu lintas sementara sebelum adanya jalan berbayar elektronik. Namun, apabila jalan berbayar elektronik berlaku, sistem ini tidak serta-merta tergantikan, bisa saja diterapkan di ruas jalan berbayar.

Terpenting, menurut Sigit, peningkatan layanan angkutan umum yang terintegrasi dan melayani masyarakat hingga permukiman harus dikejar terlebih dahulu, sehingga masyarakat khususnya pengendara pribadi dapat beralih ke angkutan umum. “Kita fokus untuk melayani hingga 500 meter dari rumahnya. Kemudian integrasi moda, jadwal dan tiket, serta kenyamanan juga harus dilakukan,” ujarnya.

Sigit berharap dengan dilanjutkannya kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap ini, timbul kesadaran kepada masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal. Dalam suratnya ke Gubernur DKI Anies Baswedan tertanggal 8 Juli, Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengungkapkan bahwa alasan perlunya perluasan ganjil-genap lantaran lalu lintas saat ini makin macet.

Dari evaluasinya, kinerja lalu lintas saat ini dibandingkan dengan saat penyelenggaraan Asian Games 2018 menurun sebesar 17% dari 36,99 km/jam menjadi 30,85 km/jam. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemprov DKI melibatkan DPRD dalam perencanaan perluasan ganjil-genap. Harapannya jika ada warga yang mengalami kerugian akibat kebijakan, sebagai wakil rakyat dia bisa menjelaskannya. "Setidaknya diberitahukan hasil evaluasinya," tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu setuju bila Pemprov DKI Jakarta mengkaji secara komprehensif sebelum memperluas ganjil-genap. Namun, dia melihat lambatnya peningkatan layanan angkutan umum yang justru menjadi pendukung kebijakan tersebut. Dukungan juga diberikan Polda Metro Jaya. “Kalau memang itu mengurangi kemacetan dan memang sudah diteliti oleh Pemprov, kita oke saja (mendukung)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono kemarin.
(don)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak