Verifikasi Bisa Dilakukan Efisien, Anies Yakin PPDB DKI Tidak Masalah

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi Kemendikbud yang telah menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Pertama kita mengapresiasi bahwa Kemdikbud punya niat baik dengan mengatur zonasi ini, tapi kita sadar bahwa tiap-tiap daerah memiliki polanya yang berbeda beda," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Oleh karena itu, lanjut Anies, di DKI sejak tahun 2018 sudah merapatkan dan membuat riset, kajian tentang sistem zonasi.

"Pada kesimpulan bahwa zonasi untuk di Jakarta akan dilakukan penyesuaian. Karena itu di dalam pola zonasi yang kita lakukan disini berbasis kelurahan 70 persen, basis provinsi 25 persen lalu luar DKI 5 persen," tambahnya.

Untuk jenjang SMP dan SMA zonasi umum basis kelurahan 60 persen, luar kelurahan 30 persen, dari luar DKI 5 persen, jalur prestasi 5 persen.

"Lalu untuk SMK di sini itu praktis tidak ada jalur zonasi. 90 persen itu siapa saja bisa daftar, 5 persen prestasi, 5 persen luar DKI. Itu yang kita lakukan di Jakarta dan ini menjaga continuitas dari rekrutmen siswa dari tahun ketahun. Kita ingin para orang tua mengalami rasa tenang ada kepastian ketika menyangkut sistem rekrutmen sekolah. Karena orang tua mencari sekolah aja tegang apalagi mencari sekolah dalam suasana pergantian sistem," urainya.

Anies pun meminta kepada orangtua yang mendampingi anak mencari sekolah tidak perlu menunggu sejak dini hari.

"Karena itu prinsipnya kami di Jakarta adalah menghadirkan kepastian sehingga orang tua tenang. Nah itu juga yang kami anjurkan kepada pada orang tua bahwa mulainya jam 8. Jadi disarankan tidak perlu menunggu dari subuh toh verifikasinya bisa dilakukan secara efisien. Insyaallah tidak ada masalah," tutup Anies.

Sekadar informasi, pada hari ini PPDB Zonasi Umum SMP dan SMA telah dibuka sampai tanggal 26 Juni 2019. Selain verifikasi dan pendaftaran, proses seleksi pun dilakukan secara daring.