alexametrics

Sampah Bambu yang Lebih Besar Kembali Sumbat Bendung Koja

loading...
Sampah Bambu yang Lebih Besar Kembali Sumbat Bendung Koja
Diperkirakan sekitar 2.000 kubik sampah bambu menggunung di aliran sungai Cikeas dan menyumbat Bendung Koja di Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/5/2019). Foto/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Diperkirakan sekitar 2.000 kubik sampah bambu menggunung di aliran sungai Cikeas dan menyumbat Bendung Koja di Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/5/2019). Volume sampah bamboo kali ini lebih besar dari sebelumnya.

Menggunungnya sampah yang 95% terdiri dari bambu itu diinformasikan anggota Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C) kepada Ketua KP2C, Puarman. "Volumenya lebih besar dibanding sebelumnya. Dan ini sangat mengancam warga bantaran Cikeas," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.

Bila hujan lebat mengguyur hulu sungai, potensi banjir di sejumlah perumahan di bantaran sungai Cikeas dimungkinkan terjadi. Setidaknya ada enam perumahan terancam karena berlokasi tak terlalu jauh dari Bendung Koja.



Permukiman yang terancam banjir, berdasarkan data KP2C, ada dua di Kabupaten Bogor (Vila Nusa Indah 3 dan Vila Mahkota Pesona); dan empat di Kota Bekasi (Bumi Perkemahan Jatisari, Puri Nusaphala, Perum Mandosi Permai, TPU Jatisari).

Pemerintah daerah terkait diharapkan segera bertindak, menyusul adanya kejadian banjir bandang di kawasan Cibubur dan sekitarnya akibat meluapnya sungai Cikeas belum lama ini. KP2C sudah mengkomunikasikan kondisi itu kepada pihak-pihak terkait segera setelah menerima berita tersebut.

Pihak yang sudah dihubungi KP2C adalah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS CilCis), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kepala Perum Jasa Tirta 2 unit Bekasi, Camat Jatiasih dan Lurah Jatiasih.

Permasalahan banjir sampah bambu yang berulang terus, berujung pangkal pada hulu dan hilir sungai Cikeas. Di hulu ada ratusan rumpun bambu bermasalah. Ada yang hampir roboh, sudah roboh, dan menutup aliran sungai, serta bekas tebangan.

Berdasarkan data KP2C, sumber sampah sebanyak 50% berasal dari Kabupaten Bogor. Selebihnya berbagi imbang antara Kota Depok dan Kota Bekasi. Untuk sampah bambu di hulu, menurut Puarman, perlu peran BBWS CilCis.

Sementara permasalahan di hilir dengan menumpuknya sampah bambu di Bendung Koja, Puarman mengatakan, sedang dikoordinasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi untuk penanganan sampahnya. Ini merupakan kejadian ke-12 kali sejak Oktober 2018. "Jika hulunya tidak diselesaikan, masalah di hilir selalu akan terjadi," tandas Puarman.

Sampai Jumat malam belum diperoleh informasi langkah-langkah penanganan yang akan digiatkan oleh instansi terkait.

Sumber sampah bambu
Beberapa waktu lalu, KP2C bersama instansi terkait melakukan susur sungai Cikeas. Hasilnya, ada lebih 100 titik sumber sampah bambu, tersebar di Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan sebagian Kota Depok.

Ironisnya, sudah berulang kali dibersihkan, sampah bambu tetap saja datang, menumpuk dan menyumbat Bendung Koja. Melihat solusi belum terurai dengan baik, KP2C meminta Walikota Bekasi, Bupati Bogor dan Walikota Depok turun langsung mengatasi persoalan ini.

"Tanpa intervensi langsung beliau-beliau, kami tidak yakin persoalan sampah bambu ini akan menemui jalan keluar. Ataukah menunggu bencana banjir terjadi dulu, baru rame-rame ditangani secara serius," tandas Puarman.

Guna mengatasi persoalan tak berujung ini, KP2C mengusulkan agar pemerintah membentuk "Forum Dialog Sungai Cikeas". Anggotanya terdiri dari perwakilan pemerintah pusat, instansi dan komunitas sungai di tiga wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

"KP2C siap mengkondisikan terbentuknya forum tersebut. Karena kami melihat penanganan permasalahan ini krusial dan perlu secepatnya ditemukan solusinya," ujar Puarman.
(wib)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak