Tim Evaluasi Tata Kelola Air DKI Jakarta Sambangi Gedung KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta besutan Anies Rasyid Baswedan , pertemuan ini merupakan ajang konsultasi atas peran serta lembaga swasta dalam pengelolaan air di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah menghadiri acara pemberian kartu Data Wisma Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Jalan Kebagusan Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019). (Baca Juga: DKI Belum Patuhi Putusan MA, Anies: Masih Tunggu Tim Evaluasi Tata Air
"Tim Tata Kelola Air ada pertemuan dengan KPK didasarkan undangan dari KPK menyangkut laporan dari masyarakat. Saya sampaikan kepada tim tata kelola air ini agar proses pengambil alihan ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang benar, tidak merugikan negara dan tidak merugikan kepentingan umum," ujarnya.

Anies menjelaskan, maksud tujuan dari tim evaluasi tata kelola air ialah konsultasi kepada KPK terkait proses pengambil alihan pengelolaan air di Jakarta, yang selama ini diurus oleh dua perusahaan swasta yakni PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta

Sebelumnya, Dirut PAM Jaya DKI Jakarta Priyatno Bambang mengatakan, tim evaluasi tata kelola air minum akan meminta rekomendasi dari KPK terkait proses yang sudah berjalan sejauh ini.

"Nanti dijelaskan dari tim evaluasi rekomendasi yang kemarin gimana. Prosesnya yang sekarang kaya apa," kata Bambang di Balai Kota, Kamis 9 Mei 2019. (Baca Juga: Lewat Perdata, DKI Akan Ambil Alih Pengelolaan Air Bersih dari Swasta
Sekadar informasi, Pemprov DKI telah mencapai kesepakatan HoA dengan PT Aetra yang disepakati oleh Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo dan Direktur Utama Aetra Edy Hari Sasono pada Jumat 12 April 2019, sedangkan PT Palyja masih enggan melepas pengelolaan air ke Pemprov DKI.