BPBD Sebut Tangerang Selatan Masuk Zona Merah Rawan Longsor

TANGERANG SELATAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyatakan, Tangsel masuk dalam zona merah rawan longsor. Berdasarkan data peta rawan longsor yang dikeluarkan Bakosurtanal, diketahui kawasan rawan longsor di Tangsel lebih dari 16 titik, tersebar disejumlah Kecamatan Pamulang, Ciputat, Serpong, dan Setu.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tangsel, Muhammad Hasyim mengatakan, bencana longsor di Tangsel tahun ini menelan seorang korban jiwa.
"Tangsel masuk zona merah daerah rawan longsor. Berdasarkan hasil pemetaan Peta Rupa Bumi Indonesia, sedikitnya ada 16 titik lokasi rawan longsor di Tangsel," kata Hasyim kepada SINDOnews pada Selasa (7/4/2019).

Berdasarkan hasil pemetaan, Lengkong Gudang Timur ada dua titik di perbatasan wilayah Lengkong Gudang. Lalu di Kranggan, ada lereng panjang dari daerah Kademangan, Kranggan, dan di Muncul."Jadi di atasnya lereng permukiman warga, dan di bawahnya juga ada permukiman warga juga. Jadi ada historisnya, dahulu itu sumber galian pasir di Serpong," paparnya.

Menurut dia, banyak wilayah Tangsel yang setelah dieksploitasi untuk tambang dan pengembang, dibiarkan begitu saja menjadi berbukitan sehingga rawan terjadi longsor."Setelah dieksploitasi beberapa lama, ditinggalkan dan tidak ada rekayasa teknis. Akhirnya, jadi potensi bencana longsor. Kemudian juga ada di Bakti Jaya sampai di Rawa Mekar Jaya," ujarnya.

Wilayah itu, merupakan perbatasan Ciputat dengan Serpong. Kondisi alam di sekitar menjadi rawan longsor karena memiliki kontur tanah yang tinggi dan bergelombang."Di atasnya rumah, di bawah jalan atau tebing sungai. Itu yang kemarin ada kejadian korban jiwa satu. Kalau di Koceak Sengkol, itu sudah beberapa kali dan masih sangat potensi terjadi kembali," terangnya.

Di daerah Kranggan, beberapa tebing yang ada bahkan mulai terjadi retakan dan sangat rawan terjadi longsor saat hujan deras kembali mengguyur dan menggerus tanah."Kalau itu tebing, di atasnya ada permukiman warga dan di bawahnya juga. Lalu ada di Baru Asih, Muncul. Itu dulunya tempat galian tanah. Jadi kita nyebokin, yang buat ulah pengembang kita yang kena," jelasnya.

Di wilayah Muncul, longsor terjadi karena warga di pemukiman itu menjual tanah dengan cara dikeruk lapisan atasnya, hingga menjadi seperti tebing dan cukup panjang."Jadi, sebagian besar lokasi rawan longsor itu ada di Kecamatan Setu. Mulai dari daerah Kademangan, Kranggan, Muncul, Setu, Babakan dan Buaran. Sedang di Ciputat, mulai dari Bakti Jaya," sambungnya.

Dari Bakti Jaya, terus hingga Pondok Benda dan Serua. Di wilayah ini, penyebab utama longsor akibat eksploitasi tanah oleh pengembang dan berimbas di pemukiman."Kalau untuk Pamulang, adanya di Pondok Cabe Ilir dan Pondok Cabe Udik. Lokasi rawan longsor di sana itu karena kontur tanahnya yang bergelombang. Jadi, longsor ini menjadi ancaman nyata," tambahnya.

Sementara itu, Kasi Tanggap Darurat BPBD Tangsel Ade Wahyudi mengatakan, wilayah rawan longsor di Ciputat akibat kurangnya pengawasan dalam proses pembangunan. Seperti yang terjadi di Perumahan Bukit Nusa Indah, Serua, Ciputat. Kawasan perumahan ini, menjadi rawan longsor karena pembangunan turap perumahannya lebih pendek dari rumah yang di atasnya.

Sehingga, saat terjadi hujan deras, air langsung menggerus tanah dan menjebol turap yang ada. Sehingga langsung masuk ke rumah salah seorang warga. Seorang balita meninggal terkena longsor.

"Jadi itu rumah di atasnya cuma di tembok, panjangnya ada sekira 20 meter, dan banyak yang sudah tergerus. Itu rumah yang di atasnya rawan longsor, karena ketarik ke bawah," ucapnya.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas Perkim Tangsel Bedi mengatakan, hingga kini pihaknya masih belum punya anggaran terkait perawatan dan pembangunan turap di daerah perumahan."Saya sudah tinjau ke lapangan bersama Lurah. Juga ada petugas lapangan dari Dinas PU. Saya juga sudah WA Lurah, akan saya koordinasikan ke Dinas PU, karena belum ada anggarannya," jelasnya.

Anggaran pembangunan dan perawatan turap yang ada di kawasan pemukiman, baru dianggarkan dan diusulkan oleh pihak Dinas Perkim Tangsel, pada tahun 2020.