Pengamat Sarankan DKI Berlakukan Pembatasan Kendaraan di Jalur MRT

JAKARTA - Pengoperasian secara resmi Moda Raya Terpadu (MRT) harus diperhatikan secara baik oleh Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, bila hal itu diabaikan, maka dikhawatirkan masyarakat enggan menggunakan moda transportasi massal berbasis rel tersebut.

Pengamat Transportasi, Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, harus ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah agar MRT ramai digunakan oleh masyarakat. Salah satunya, yakni menerapkan pembatasan kendaraan di jalan yang dilintasi MRT.

"Kasih di jalur MRT itu ganjil-genap. Sepeda motor enggak boleh lewat. Harus ada pembatasan kendaraan di jalur MRT. Seharian kayak Asian Games," kata Djoko kepada Okezone, belum lama ini.

Selain itu, lanjut dia, Pemprov DKI harus berani menerapkan tarif parkir yang tinggi di setiap gedung. Sehingga, memaksa masyarakat meninggalkan budaya lamanya seperti menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.

"Parkir, tarifnya dinaikkan, lahannya dikurangi. Parkir di Indonesia itu paling murah sedunia. Artinya, itu di luar negeri tarif parkirnya mahal. Bisa sampai 20-40 kali lipat tarif angkutan umum. Di China itu naik angkutan umum paling mahal 4 Yuan. Parkir bisa Rp50 ribu," tuturnya.

Terkait penetapan tarif maksimal MRT sebesar Rp14.000 dengan jarak Lebak Bulus hingga Bundaran HI, ia menilai itu terlalu tinggi. Menurut Djoko, angka psikologis angkutan umum berada di kisaran Rp10.000.

Untuk masa awal, lanjut Djoko, seharusnya diberlakukan tarif murah. Setelah itu, perlahan bisa dinaikkan hingga Rp14.000. Ia menyarankan agar operasional MRT bisa meniru KRL. Dahulu, KRL menerapkan tarif murah lalu saat penggunanya sudah banyak, tarifnya bisa naik.

"Tiket itu sebaiknya maksimalnya Rp10.000. Tiru KRL. Dulu kan dimurahin dulu, terus pelayanan naik, lama-kelamaan harga juga naik," ujarnya.