F-PDIP DKI: Penentuan Tarif MRT Tak Ada Kaitannya dengan Pemilu

JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono angkat bicara soal tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menduga ada aroma politis di balik penetapan tarif MRT.

Gembong mengatakan, setiap orang boleh menyampaikan pendapatnya. Namun, Gembong memastikan bahwa ucapan Anies tersebut tidak terbukti. "Itu kan pendapat boleh saja. Tapi kan kita enggak ada urusan dengan itu. Sama sekali tidak ada urusan dengan konteks pemilu. Ini transportasi massal yang ditunggu oleh warga Jakarta. Maka perlu segera diberlakukan supaya warga Jakarta menikmati transportasi yang modern ini," kata Gembong di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Dia menambahkan, penentuan tarif telah dilakukan berdasarkan kajian mendalam terlebih dahulu."Enggak ada (hubungan dengan Pemilu). Emang MRT itu direncanakan untuk persoalan pemilu? kan enggak juga. Jadi jangan terlalu pendeklah berpikir. Sehingga kita berpikir Jakarta ini, perlu komperhensif tidak bisa sepotong begitu," tambahnya.

"Kan dari semua kajian Rp8.500 itu usulan pertama, usulan perda DTKJ Rp12.000 tapi terintegrasi. Terintegrasi ini kan menjadi soal buat kita. Soal sistem kita belum siap mengintegrasikan seluruh moda transportasi yang ada. Penentuan tarifnya masih bersifat parsial. Tetapi DPRD akan segera mendorong Pemprov segera mengintegrasikan seluruh moda yang ada di Jakarta," sambungnya.( Baca: Anies Ingin Tarif MRT Jakarta Lebih Murah dari Ojek Online )

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bakal bicara dengan pimpinan DPRD segera mungkin. Dia pun sempat mengaitkan harga MRT dengan kepentingan Pemilu 2019. "Harga yang ditentukan hari ini akan menentukan harga puluhan tahun ke depan. Karena itu jangan menentukan harga mikir 17 April (pemilu), jangan. Jangan menentukan harga mikir kepuasan hari ini," tegas Anies, Selasa 26 Maret 2019.