Pemprov DKI Jakarta-BI Akan Kolaborasi Kendalikan Inflasi

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan
Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan. Hal ini diungkapkan, Gubernur DKI Anies Baswedan saat menghadiri upacara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusa.

Dalam upacara tersebut, Hamid Ponco Wibowo dilantik sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, menggantikan Trisno Nugroho. "APBD DKI Jakarta di tahun 2019 ini mencapai Rp89,08 triliun. Ini diharapkan akan bisa menjadi pendorong dan juga menjadi stimulus perekonomian daerah, khususnya di Ibu Kota. Karena itu, kami berharap apa yang selama ini sudah terjalin dengan baik dan kami percaya bahwa Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta yang baru akan terus meningkatkan apa yang sudah terbina, apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama dengan baik," kata Anies di lokasi, Senin (25/3/2019).

Anies menekankan kolaborasi bersama Bank Indonesia akan terus dilanjutkan. Hal ini dalam upaya pengendalian inflasi, menjaga ketersediaan kebutuhan dan stabilitas harga pangan, serta mewujudkan sistem transaksi elektronik secara digital.

"DKI memiliki infrastruktur dan ekosistem yang sangat maju. Dari sisi infrastruktur, kita menyadari Ibu Kota adalah salah satu tempat di mana platform digital sangat berkembang. Di sisi lain, kita menyaksikan masyarakat yang sangat melek digital. Karena itu, (kondisi) ini harus dijadikan sebagai peluang bagi kita sama-sama membangun sebuah sistem keuangan yang memungkinkan kita untuk bisa memantau, memprediksi, melakukan ekstrapolasi dengan lebih baik," ujarnya.

Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Bank Indonesia telah mampu menjaga inflasi DKI Jakarta berada pada level yang rendah dan terkendali. Hal tersebut telah mengantarkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai TPID Provinsi terbaik se-Jawa pada pagelaran Rakornas TPID 2017, serta pencapaian inflasi DKI Jakarta di tahun 2018 yang sebesar 3,3% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,7% (yoy) dan searah dengan sasaran capaian inflasi nasional 3,5±1%.

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta juga telah menghasilkan pencapaian yang positif, dengan share perekonomian yang terbesar (17%) dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Di 2018, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga sebesar 6,2% (yoy) ditopang kinerja positif beberapa sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan konstruksi.

Komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memajukan perekonomian nasional dan daerah, termasuk di Jakarta, menjadi barometer perekonomian Indonesia. Pemprov DKI Jakarta juga senantiasa menggunakan data-data dan analisis dari Bank Indonesia untuk pengambilan kebijakan bagi pembangunan ekonomi DKI Jakarta, termasuk dalam pemetaan atas pemenuhan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok dan stabilitas harga (inflasi).

"Dan kita beruntung sekali, riset-riset yang dilakukan oleh Bank Indonesia menjadi bahan yang amat bermanfaat di dalam kita melakukan proyeksi, melakukan prediksi, sekaligus juga dalam kita melakukan ekspansi dari mana saja Jakarta bisa mendapatkan seluruh pasokan (pangan)," ucap Anies.

Anies pun berharap, dengan arahan kepimpinan yang baru Bank Indonesia bersama Pemprov DKI Jakarta dapat senantiasa memberikan manfaat bagi perkembangan di Ibu Kota sekaligus memberikan dampak positif perekonomian secara nasional.