Tata Trotoar, DKI Prioritaskan Jakarta Pusat dan Selatan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengebut penataan trotoar di lima wilayahnya. Penataan trotoar di Jakarta Pusat dan Selatan menjadi kegiatan strategis daerah dengan anggaran lebih besar, yakni Rp175 miliar ketimbang penataan di wilayah lain yang hanya Rp35 dan 25 miliar.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun persiapan penataan trotoar yang dilakukan di lima wilayah kota. Menurutnya, penataan trotoar wilayah tersebut telah ditentukan masing-masing dua kawasan.

"Penataan trotoar ditargetkan mulai pada Mei mendatang. Penataan trotoar di Jakarta Pusat dan Selatan menjadi kegiatan strategis daerah yang menjadi skala prioritas," kata Hari Nugroho saat dihubungi, Rabu (20/3/2019).

Hari menjelaskan, design penataan trotoar di lima wilayah DKI tentunya meniru penataan trotoar di jalan Sudirman-Thamrin. Khususnya untuk Jakarta Pusat dan Selatan yang menjadi kegiatan strategis daerah tahun ini. Dimana, penataan tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp175 miliar lebih besar dibanding dengan wilayah lainya yang hanya berkisar sekitar Rp25-35 miliar.

Adapun perbedaan penataan trotoar yang masuk dalam kegiatan strategis daerah, kata Hari lantaran penyelesaiannya satu kawasan yang mempertahankan destinasi wisata disekitar. Termasuk skala prioritas yang menghubungkan kawasan intgerasi atau Transit Oriented Development (TOD).

"Sebenarnya sama saja penataan trotoar yang menjadi kegiatan strategis daerah dengan yang bukan kegiatan strategis daerah. Hanya yang kegiatan strategis daerah penyelesaiannya satu kawasan. Sedangkan yang non itu spot-spot lajur jalan. Nantinya kedepan wilayah lain juga akan dibuat kegiatan strategis daerah," jelasnya.

Adapun titik penataan trotoar di wilayah Jakarta Pusat, lanjut Hari, akan dilakukan di kawasan Senen yang meliputi Jalan Kramat Raya hingga Jalan Senen Raya, serta di kawasan Cikini terdiri dari Jalan Cikini Raya, Jalan Pegangsaan Timur, Jalan Pegangsaan Barat, Jalan Pangeran Diponegoro dan Jalan Raden Saleh Raya.

Kemudian, untuk Jakarta Selatan di kawasan Kemang dengan lokasi di Jalan Kemang Raya, dan kawasan Kuningan sampai Tebet meliputi Jalan Prof Dr Satrio dan Jalan Casablanca.

"Itu skala prioritas, seperti yang di Jalan Kemang Raya yang merupakan salah satu pusat kuliner dan wisata di Jakarta," ungkapnya.

Untuk penataan trotoar di tiga wilayah lain, Hari merinci untuk Jakarta Utara, penataan di kawasan Sunter terdiri dari Jalan Danau Sunter Selatan, Jalan Sunter Jaya, Jalan Sunter Jaya 1, ditambah kawasan Penjaringan di Jalan Jembatan Tiga.

Selanjutnya, dua lokasi di Jakarta Barat terdapat di kawasan Grogol tepatnya di Jalan Prof Dr Latumenten, dan kawasan Tomang di Jalan Tomang Raya. Sedangkan, untuk Jakarta Timur, penataan trotoar akan dilakukan di kawasan Jatinegara yakni, di Jalan Otto Iskandardinata dan kawasan Cililitan di Jalan Mayjen Sutoyo.

"Anggaran untuk penataan trotoar di Jakarta Utara sebesar Rp35 miliar. Sementara, di Jakarta Barat dan Jakarta Timur masing-masing Rp25 miliar," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Safrudin menuturkan, untuk mewujudkan kota laik huni itu idealnya dengan walkability index yang memadai dan untuk mewujudkan sebagai kota laik huni adalah agenda strategis dalam pembangunan kota. Namun, akan lebih ideal apabila pembangunan fasilitas pejalan kaki bisa merata dan berimbang ke seluruh wilayah kota.

"Trotoar dan fasilitas pejalan kaki idealnya harus ada. Agar ada secara merata dalam waktu yang hampir bersamaan, trotoar tidak perlu mewah. Cukup sederhana namun memenuhi syarat agar walkable (mudah diakses oleh siapapun termasuk anak2, lansia difable, dll), permukaan kesat, tidak patah-patah dan penuh rintangan/lubang, dan menyeluruh ke berbagai pelosok kota," tegasnya.

Selain itu, Ahmad menyayangkan, penataan trotoar yang sudah selesai dilakukan seperti di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebab, trotoar dengan lebar sekitar lima meter itu diokupasi PKL dan parkir kendaraan. Idealnya, ktrotoar itu harus aman, nyaman bersih dari PKL, parkir kendaraan dan harus ditanami pohon yang ditanam langsung didasar tanah dan tumbuh mekar ke atas, sehingga ketika pejalan melintas, mereka bisa terhindar dari sinar matahari.

Ahmad menyarankan agar trotoar yang sudah dilebarkan saat ini segera disterilisasikan dan ditambah fasilitas pohon. Dia mengakui bila pengerjaannya memang harus terkordinir berbagai pihak, bukan hanya Dinas Bina Marga. Tetapi, masyarakat tidak mau tahu bagaimana mereka bekerja. Menurutnya, masyarakat hanya mengetahui mengapai trotoar yang dilebarkan dengan mengambil bahu jalan tetapi masih diokupasi PKL, parkir dan tidak nyaman untuk berjalan kaki.

"Harusnya pihak terkait lainnya sudah siap ketika trotoar ditata. Misalnya saja PKL, harusnya Dinas UMKM siap untuk penataan PKL. Selama ini mereka hanya bekerja menyalurkan bantuan ke pedagang pembinaan. Tetapi PKL di trotoar tidak bisa ditata," tuturnya.