Jelang Pemilu, Camat dan Lurah Diminta Awasi Peredaran KTP Palsu

JAKARTA - Seluruh Camat dan Lurah di Ibu Kota diminta untuk mengawasi kemungkinan adanya peredaran KTP palsu menjelang pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Pasalnya, persoalan KTP palsu dapat menimbulkan efek domino.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, efek dari penggelembungan suara secara gaib melalui KTP palsu dapat memunculkan gangguan dalam ketertiban masyarakat akibat saling klaim kubu pendukung calon yang diusung. Persoalan KTP palsu, lanjut Sahroni, sangat sensitif di masyarakat jelang pelaksanaan pemilu.

Sebagai contoh, lanjut Sahroni, dampak penyebaran berita mengenai satu konteiner berisi KTP palsu dapat menjadi viral dan mendapat perhatian berbagai kalangan sebagai senjata menyerang lawan calon diusungnya. Hingga akhirnya kabar yang sengaja dibuat tersebut diketahui merupakan hoaks.

“Lurah dan camat harus mengantisipasi KTP palsu. Yang banyak dibuat (KTP) tapi orangnya enggak ada. Sekarang sistem IT semakin canggih, semakin susah dipalsukan,” kata Sahroni dalam kegiatan rapat dengar pendapat di Jalan Swasembada Timur 4, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (31/1/2019).

Sahroni juga meminta kepada pengurus RW untuk tak menolak siapapun calon peserta pemilu, baik tingkatan pemilihan presiden, hingga legislatif yang ingin datang ke wilayahnya. “Untuk RW, siapapun caleg tidak boleh dilarang masuk ke wilayahnya. Karena itu adalah bagian demokrasi, bagian pestanya rakyat lima tahunan. Bapak ibu untuk DKI Jakarta memegang empat kertas suara. Di situlah proses memilih pimpinan di wilayah,” ujarnya.

Di samping mensosialisasikan proses pemilu agar berjalan baik, Sahroni memanfaatkan momentum RDP untuk menyerap persoalan dialami warga. Sobari, penasihat RW 10 meminta Sahroni mendorong penurapan kali. Mendapat aspirasi tersebut, Sahroni meyakinkan akan mendorong instansi terkait, dalam hal ini Pemprov DKI untuk memperhatikan pembangunan di lingkungan Kebon Bawang.

Penurapan kali disampaikan Sahroni bahkan telah disampaikannya kepada Pemprov DKI sejak Gubernur DKI masih dijabat oleh Basuki Tjahja Purnama. “Periode kepemimpinan Pak Anies ini saya akan mendorong lagi agar penurapan kali menjadi perhatian serius,” ucapnya.

Sementara itu terkait pengawasan terhadap peredaran KTP palsu, Camat Tanjung Priok Syamsul Huda memaparkan pihaknya melakukan rapat evaluasi setiap minggu untuk melihat persoalan kependudukan, khususnya jelang Pemilu. Penduduk di Kecamatan Tanjung Priok berjumlah lebih dari 400.000 orang.

“Kita ada seminggu sekali rapat evaluasi, gabungan dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Panwas (Panitia Pengawas) serta Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Permasalahan terkait kependudukan dibahas di situ,” ucapnya.