alexametrics

JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Pencaplok Aset Pemkab Tangerang

loading...
JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Pencaplok Aset Pemkab Tangerang
PN Tangerang gelar sidang lanjutan dugaan kasus pencaplokan aset Pemkab Tangerang. Foto/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Tangerang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pencaplokan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dengan terdakwa Tjen Jung Sen (66). Sidang kali ini merupakan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang digelar, Kamis (24/1/2019).

Salah seorang JPU, Taufik Hidayat meminta Majelis Hakim untuk menolak seluruh eksepsi terdakwa. Menurut dia, pendapat penasihat hukum terdakwa adalah keliru dan tidak memahami. Oleh karenanya ia memohon Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara tersebut terus dilanjutkan.

"Berdasarkan seluruh uraian pendapat atau tanggapan yang telah kami kemukakan, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh Nota Keberatan (Eksepsi) yang diajukan Tim Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 7 Januari 2018," ucap Taufik.



Dia juga memohon agar Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-800/TNG/11/2018 tanggal 28 November 2018 telah memenuhi syarat formal dan syarat materil untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana atas nama terdakwa Tjen Jung Sen.

"Kami penuntut umum dalam perkara ini mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menetapkan perkara ini tetap dilanjutkan," ujar Taufik.

Setelah mendengar tanggapan dari JPU, Majelis Hakim yang diketuai oleh Gunawan mengatakan, menutup sidang dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda putusan sela.

"Majelis hakim akan memutuskan atas eksepsi dan sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis (pekan) depan," kata Gunawan.

Sementara itu, Tim Penasihat Hukum Tjen Jung Sen, Upa Labuari memohon kepada Majelis Hakim agar sidang dapat digelar dua kali dalam sepekan. Namun, Hakim Ketua tidak dapat memenuhi permohonan tersebut karena banyaknya jadwal persidangan di PN Tangerang.

Diketahui, Tjen Jung Sen dipersangkakan telah melanggar Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp500 juta.

Kasus ini bergulir setelah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang
memperingati PT MPL untuk menghentikan pembangunan jalan atau akses menuju kawasan industri dan Parsial 19.

Pasalnya, kawasan industri yang berada di sekitar Sungai Turi tersebut merupakan daerah resapan air dan kawasan hijau milik Pemkab Tangerang yang dilarang membeton maupun mendirikan bangunan diatasnya.

Karena peringatan tersebut tidak diindahkan oleh PT MPL, pihak DBMSDA melaporkan perusahaan itu ke Polda Metro Jaya. Tjen Jung Sen selaku Direktur PT MPL pun ditetapkan sebagai tersangka.
(mhd)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak