‎DKI Kesulitan Dapatkan Lahan untuk Depo MRT Fase II Bundaran HI-Kota

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta masih mencari lahan untuk Depo Mass Rapid Transit (MRT) fase II. Groundbreaking pembangunan fase II tetap dilakukan bulan ini dengan rute dari Bundaran HI-Kota.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, MRT fase II tetap akan beroperasi optimal meski hanya sampai Kota. Dari 16 kereta Ratangga yang ada saat ini ditambah menjadi 22 kereta masih dapat mengangkut 400.000 orang per hari. Artinya, meski hanya dari Bundaran HI- Kota, kapasitas yang dikerjakan tidak terpengaruh.

"Karena itu target untuk menyelesaikan sampai ke Kota tidak akan ada kendala. Sambil kita mematangkan soal lokasi depo, jadi tidak menjadi kendala untuk pembangunan fase ke 2 karena menggunakan depo di Lebak Bulus," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 14 Januari 2018 kemarin.

Anies menjelaskan, pembangunan fase II berjalan bertahap sambil mencari lahan untuk pembangunan depo yang sebelumnya direncanakan di lahan Kampung Bandan. Menurutnya, pembangunan fase II dari Bundaran HI ke Kota tidak boleh berhenti cuma gara-gara belum ada lokasi Depo. Kemudian dari Kota Tua ekstensionnya dilanjutkan ke BMW dan Ancol, Jakarta Utara.

Pada bulan ini, Anies menuturkan, akan ada groundbreaking fase II dengan dimulainya pembangunan gardu di Monas, Jakarta Pusat. Hal itu sudah dibahas dalam pertemuanya dengan Sekrtariat Negara. "Mudah-mudahan semuanya lancar. Sejauh ini sih enggak ada masalah pembangunan gardu di Monas. Kalau tertulis mungkin belum," tuturnya.

Diketahui, PT MRT Jakarta pada awalnya berencana untuk membangun Depo MRT di Kampung Bandan tetapi batal karena status lahan yang bermasalah.
Adapun PT MRT Jakarta berencana menggeser depo tersebut ke lahan Stadion BMW akan tetapi Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu menegaskan bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan karena Depo MRT memerlukan lahan sebesar 12 hektare. Selain itu, Dwi juga menilai tidak mungkin membangun depo yang merupakan objek vital nasional bersanding dengan ruang publik seperti Stadion BMW.

Direktur Utama PT MRT, William Syahbandar mengatakan, sesuai dengan hasil rapat pimpinan terbatas (Rapimtas) yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2018, Gubernur DKI Anies menyetujui penetapan lokasi (penlok) MRT Jakarta fase II yakni koridor Bundaran HI-Kota. Menindaklanjuti rapimtas tersebut, penlok MRT fase II telah diterbitkan melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1728/2018 tentang Penetapan Lokasi untuk pembangunan jalur MRT koridor Bundaran HI-Kota tanggal 21 November 2018.

Perubahan rute itu diterbitkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1728/2018 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur MRT Koridor Bundaran HI-Kota tanggal 21 November 2018. Kendati demikian, kata William, perubahan rute MRT fase dua tidak akan mengubah target penyelesaian pembangunan, yakni pada 2024. Menurutnya, perubahan rute tersebut hanyalah sebagai tahapan pembangunan.

Bahkan, William memastikan gardu listrik yang berlokasi di seberang Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat akan tetap berjalan bulan ini. Gardu listrik tersebut adalah gardu pertama yang dibangun di kedalaman 20 meter di bawah tanah untuk fase II.

"Tahap pertama dimulai dari Bundaran HI sampai Kota. Kota itu bukan depo. Depo belum diputuskan, tetapi kami sudah diskusikan. Apakah tetap di Kampung Bandan atau Stadion BMW itu tinggal tunggu keputusan pemerintah," ucapnya.

Koridor MRT fase II itu direncanakan dari Bundaran HI-Kampung Bandan dan loan agreement atau pinjaman dana Rp25 triliun dari JICA (Japan International Cooperation Agency) sudah ditandatangani. Penandatanganan tersebut, kata William, menjadi bagian penting dalam tahap pembangunan.

Apabila nantinya depo Kampung Bandan dialihkan ke BMW, lanjut William, pihaknya berharap pemerintah segera memutuskan dimana lokasi depo ke 2 itu berada. Sebab, pihaknya membutuhkan waktu untuk mengerjakan FS.

William berharap keputusan depo ke 2 itu paling tidak harus selesai sebelum memulai fase satu berjalan pada Maret 2019."Sistem stability butuh waktu. Mumpung konsultan kita desain kita lagi bekerja ya sekarang aja kita siapkan. Maret lah paling tidak sudah diputuskan lokasi depo. Supaya kita bisa membelokkan kalau memang harus. Karena keputusannya apakah memamg di kampung bandan atau BMW," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) bidang perkeretaapian, Aditya Dwilaksana meminta Pemprov DKI mempertahankan Depo Kampung Bandan yang jelas sudah ada kajian studinya. Menurutnya, hal itu hanya perlu musyawarah yang saling menguntungkan mengingat PT Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jelas mempunya prioritas bisnis.

"Tidak mungkin PT KAI menyerahkan begitu saja. PT MRT juga BUMD yang prioritasnya bisnis. Tinggal kerjasamanya saja dibuat saling menguntungkan," ucapnya.