alexametrics

Tahun 2019, Bekasi Terus Genjot Pendapatan Daerah

loading...
Tahun 2019, Bekasi Terus Genjot Pendapatan Daerah
Tahun 2019, Bekasi Terus Genjot Pendapatan Daerah. (Koran SINDO. Abdullah M Surjaya).
A+ A-
BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi harus memutar otak untuk memaksimalkan pendapatan daerah tahun ini. Sebab, target pendapatan pada 2018 lalu tidak sesuai harapan.

Dari target yang dipatok Rp5,38 triliun, Kota Bekasi hanya memperoleh pendapatan Rp4,64 triliun atau setara 86,18%. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Karya Sukma Jaya mengatakan, tahun ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus optimal mengejar pendapatan daerah. Pendapatan daerah dari seluruh sektor harus digenjot mengingat pendapatan pada tahun lalu kurang maksimal.

“Pendapatan 2019 kita target harus lebih besar dari tahun lalu,” katanya. Menurutnya, pada tahun lalu, pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) yang paling rendah ada pada sektor pajak reklame.



Dari target Rp90,8 miliar, penerimaan pajak tahun ini hanya Rp38,1 miliar. “Perolehan PAD dari sektor reklame paling rendah atau hanya 41,99% dari target yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Padahal, kata dia, pemerintah memproyeksikan PAD reklame bisa tembus Rp90.822.004.200 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp38.133.354.001 miliar. Apalagi, rendahnya penerimaan pajak reklame karena yang mengelola bukan hanya lembaganya, namun ada pihak lain. Misalnya, Dinas Tata Ruang (Distaru) dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sementara lembaganya merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan sebagai pengelola terakhir.

“Memang pengusaha reklame membayarnya kepada kami, tapi ada DPMPTSP yang mengeluarkan izin dan yang paling tahu soal reklame juga adalah Distaru,” ungkapnya.

Karya menjelaskan, sebetulnya pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya untuk pencapaian target PAD, diantaranya dengan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 48 tahun 2018 tentang Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta melakukan penarikan pajaknya dengan turun langsung ke masyarakat.

“Perwal diterbitkan agar bisa menarik PAD dengan maksimal. Kami juga minta kesadaran masyarakat bila memiliki tunggakan pajak untuk segera menunaikannya karena uang yang disetorkan untuk pembangunan Kota Bekasi juga,” imbuhnya.

Dengan adanya payung hukum itu, tak heran bila penerimaan PBB paling besar. Dari target yang dipatok sebesar Rp340,5 miliar, pencapaian pajak dari sektor ini menembus Rp416,8 miliar. Kemudian sektor pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari target Rp400,2 miliar, target yang diterima tercapai Rp454,2 miliar.
halaman ke-1 dari 2
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak