alexametrics

Tak Sesuai Harapan, 2019 Bekasi Genjot Pendapatan Daerah

loading...
Tak Sesuai Harapan, 2019 Bekasi Genjot Pendapatan Daerah
Pusat perbelanjaan yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Foto/Abdullah M Surjaya/KORAN SINDO
A+ A-
BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi harus memutar otak untuk memaksimalkan pendapatan daerah di tahun ini. Sebab, target pendapatan pada 2018 tidak sesuai harapan. Dari target yang dipatok sebesar Rp5,38 triliun, Kota Bekasi hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp4,64 triliun atau setara 86,18 persen.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Karya Sukma Jaya mengatakan, tahun 2019 seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus optimal mengejar pendapatan daerah. Pendapatan daerah dari seluruh sektor harus digenjot mengingat pendapatan ditahun lalu kurang maksimal.

"Pendapatan 2019 kita target harus lebih besar dari tahun lalu," kata Karya di Bekasi, Senin (7/1/2019).



Menurutnya, pada tahun lalu, pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) yang paling rendah ada pada sektor pajak reklame. Dari target Rp90,8 miliar, penerimaan pajak tahun ini hanya Rp38,1 miliar.

"Perolehan PAD dari sektor reklame paling rendah atau hanya 41,99 persen dari target yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Padahal, kata dia, pemerintah memproyeksikan PAD reklame bisa tembus Rp90.822.004.200 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp38.133.354.001 miliar. Apalagi, rendahnya penerimaan pajak reklame karena yang mengelola bukan hanya lembaganya, namun ada pihak lain. Misalnya Dinas Tata Ruang dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sementara lembaganya merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan sebagai pengelola terakhir.

"Memang pengusaha Reklame membayarnya ke kita, tetapi dari perizinan dan teknis lainnya ada di DPMPTSP yang mengeluarkan izin dan yang paling tau soal reklame juga adalah Distaru," ungkapnya.

Karya menjelaskan, sebetulnya pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya untuk pencapaian target PAD. Di antaranya dengan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 48 tahun 2018 tentang penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta melakukan penarikan pajaknya dengan turun langsung ke masyarakat.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak